REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar sangat berhati-hati dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 'Segitiga Rebana' (Kertajati, Cirebon dan Patimban). Menurut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Jabar sudah memutuskan di daerah Pantura atau Segitiga Rebana akan dikembangkan KEK dengan akses jalan baru.
"Pengembangan KEK ini memang tak mudah orientasinya, harus ekspor. Ya, kalau bukan ekspor tak bisa," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil usai membuka acara Forum Group Discussion (FGD) di Jabar, Rabu (25/9).
Menurut Emil, FGD ini digelar untuk menerima masukan dari semua stakeholders. Pemprov Jabar, sangat berkomitmen untuk mengembangkan industri yang ada di Jabar saat ini. Yakni, dengan memberikan berbagai insentif.
Salah satunya, akan memberikan pengurangan pajak sampai 200 persen bagi pabrik yang menyiapkan pendidikan vokasi bagi warga lokal dipabriknya. Hal ini pun sesuai dengan peraturan Kemenkeu.
"Bahkan kalau industri tersebut memberi riset development akan naik lebih tinggi lagi (insentifnya, red)," katanya.
Selain itu, kata dia, ada insentif bagi pabrik atau industri yang menyediakan perumahan. Karena, buruhnya jadi tak mengeluarkan ongkos transportasi yang pengeluarannya cukup tinggi. "Saya terus promosikan insentid ini jadi sales ke industri di Jabar," katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Industri dan Perdagangan (Kadisindag) Jabar, Mohammad Arifin Soendjaya, kawasan industri yang ada saat ini belum dioptimalkan Provinsi Jabar. "Nah Pa gubernur menugaskan saya untuk mengoptimalkan industri yang ada di Jabar yang 60 persennya manufaktur, tapi belum berkontribusi banyak," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, FGD ini digelar agar himpunan kawasan industri yang ada di Jabar bisa berkontribusi termasuk dalam memberi masukan dalam pengembangan kawasan Rebana. Karena, mereka sudah berpengalaman puluhan tahun jadi sudah merasakan membangun pahit getirnya kawasan industri.
Tapi, kata dia, memang ada saja industri yang tak berhasil walaupun cuma satu atau dua. Hal itu terjadi, karena ada manajemen yang salah atau ada perencanaan yang salah.
"Nah untuk yang kawasan timur ini Pa Gubernur ingin jangan ada yang salah lagi. Seperti di Sumut ada kawasan industri yang dibangun tak berkembang karena pengusahanya tak ada yang masuk," katanya.
Arifin mengatakan, untuk membangun kawasan industri mungkin gampang tapi yang harus dipikirkan bagaimana menarik investor agar mau masuk ke industri. Jadi, Pemprov Jabar pun melakukan evaluasi kawasan industri yang ada di 27 Kabupaten/Kota terisi atau tidak. "Nah kami memulai FGD agar jangan sampai kawasan industri seperti itu," katanya.
Pemprov Jabar, kata dia, khawatir Patimban pembangunannya bisa lebih duluan daripada infrastruktur menuju Patimban. "Jangan terulang Kertajati kedua yang Cisumdawunya belum selesai. Hangan terulang lagi kesalah-kesalahan masa lalu dan pengembangan kawasan industri tak optimal," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika