Rabu 25 Sep 2019 02:06 WIB

BNPB: Hujan Bantu Proses Pemadaman Karhutla

Hujan turun di 10 kabupaten/kota di Sumsel.

Petugas dari Manggala Agni Daops Banyuasin melakukan pemadaman kebakaran lahan saat simulasi pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di posko pemantau Pegayut, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Senin (30/7).
Foto: ANTARA FOTO
Petugas dari Manggala Agni Daops Banyuasin melakukan pemadaman kebakaran lahan saat simulasi pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di posko pemantau Pegayut, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Senin (30/7).

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Munardo menyebutkan selama tiga hari terakhir terjadi hujan di sejumlah daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hujan sangat membantu proses pemadaman api.

Dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel), Selasa (24/9), ia menyebutkan, berdasarkan data BNPB diketahui hujan turun di 10 kabupaten/kota di Sumsel, 11 kabupaten di Riau, enam kabupaten di Kalimantan Selatan, satu kota di Kalimantan Tengah, tujuh kabupaten di Jambi, 11 kabupaten di Kalimantan Barat.

Sebaran hujan dalam waktu tiga hari terakhir ini, menurut dia, berkat dibantu teknik modifikasi cuaca (TMC) oleh tim Satgas Udara dari Mabes TNI dengan mengerahkan empat armada, yakni satu pesawat hercules, satu unit CN 295 dan dua unit Cassa. "Hujannya pun sudah turun di Jambi dan menyebar luas hingga ke Sumsel,” kata dia.

Doni mengatakan, bahwa setidaknya telah dua bulan wilayah Jambi dan sekitarnya tidak turun hujan sehingga menyebabkan kebakaran meluas, bahkan kabut asap yang ditimbulkan pun terbilang pekat. Provinsi Jambi sempat menjadi penyumbang asap ke Riau. Kemudian, di Riau diketahui asap berkumpul lalu menyeberang ke Selat Malaka, dan kemungkinan ke negara tetangga.

"Namun kemarin sore turun hujan. Saya diminta Presiden agar TMC dapat berjalan baik. Tim ahli BPPT yang sudah miliki jam terbang tinggi pun sudah menabur garam dan kapur pohon agar turun hujan,” kata dia.

Berbagai upaya modifikasi cuaca sudah dilakukan, bahkan sebagai upaya maksimal pemadaman kebakaran lahan di Indonesia, terdapat 50 unit helikopter yang diturunkan. Ia menyebut, jumlah unit terbanyak berada di Sumsel yakni sembilan unit helikopter, yakni tujuh untuk water bombing dan dua untuk patroli.

Terkait karhutla ini, ia mengatakan bahwa pihak luar negeri selalu mempertanyakan apa yang sudah dilakukan dalam upaya mengatasi karhutla, terutama di areal gambut. Indonesia, kata dia, selalu menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil sudah terbilang luar biasa karena negara menurunkan puluhan ribu personel gabungan hingga penyediaan sarana dan prasarana pemadaman.

Ia menyebutkan, seperti kejadian di Kalimantan Barat, meski sudah dilakukan water bombing selama tujuh hari dengan tiga unit helikopter namun karhutla belum padam. Hal itu membuktikan bahwa pemadaman karhutla di lahan gambut sulit padam.

“Gambut itu kodratnya harus basah dan berair, Indonesia itu menjadi negara ketiga terbesar miliki gambut. Membakar gambut sama dengan membakar batubara, padamkannya susah," kata Doni.

Selama 2019 ini tercatat ada sebanyak 328.724 hektare lahan yang terbakar, yang mana 86.563 hektarenya adalah gambut atau sekitar 27 persen. Sementara di Provinsi Sumsel, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2019 ini sudah mencapai 60.123 hektare. Luasan karhutla ini lebih besar dibandingkan di 2018 yang hanya 41.150 hektare.

Adapun 60.123 hektare lahan yang terbakar tersebut tersebar di 10 Kabupaten/Kota yang ada di Sumsel seperti Banyuasin 12.423 hektare, Muara Enim 2.041 hektare, Musi Banyuasin 19.094 hektare, Musi Rawas 1.785 hektare, Muratara 5.555 hektar, Ogan Ilir 5.453 hektare, Ogan Komering Ilir 12.133 hektare, Ogan Komering Ulu Timur 152 hektare, Palembang 263 hektare dan Pali 1.224 hektare.

Gubernur Sumsel Herman Deru dalam kesempatan yang sama mengatakan, upaya pemadaman dan penegakan hukum sudah luar biasa di Sumsel. Menurutnya, kini dibutuhkan ide baru seperti daerah berulang terjadi karhutla diwajibkan untuk mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penggunaan dan pemanfaatan lahan.

Selain itu, setiap kabupaten/kota diharuskan mencadangkan dana tanggap darurat, khususnya di wilayah berulang terdampak karhutla. “Penggunaannya untuk penanganan darurat, seperti penyediaan BBM untuk alat berat, tenaga kerja, peralatan dan sebagainya,” katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement