REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian menduga kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat ada kaitannya dengan agenda internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kerusuhan disebut sengaja dibuat untuk dijadikan amunisi kelompok The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) berdiplomasi.

"Itu semua adalah terkait satu sama lainnya, yaitu oleh kelompok tertentu yang dilakukan sedemikian rupa, didesain, direncanakan," ujar Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/9).

Menurut Tito, kejadian itu direncanakan karena melihat adanya dua agenda internasional besar. Agenda itu, yakni sidang komisi tinggi hak asasi manusia (HAM) PBB di Jenewa, Swiss dan sidang majelis umum PBB di New York, Amerika Serikat.

"Dari beberapa informasi yang kita terima dan juga beberapa yang sudah kita periksa, ada upaya dari pihak yang berada di luar negeri, yaitu kelompok ULMWP pimpinan Benny Wenda," katanya

Ia mengatakan, kelompok tersebut menghendaki agar di Papua atau di Indonesia dibuat gerakan yang dapat memancing media nasional maupun internasional. Dengan adanya atensi tersebut, maka mereka dapat menggunakannya sebagai amunisi saat melakukan upaya diplomasi.

"Digunakan sebagai amunisi pada saat melaksanakan upaya diplomasi, untuk mem-branding adanya pelanggaran HAM di Papua dan kemudian nanti bisa diangkat juga oleh negara anggota PBB tertentu pada saat sidang majelis umum atau tadi malam waktu New York," jelas dia.

Kelompok tersebut, kata Tito, melaksanakan gerakan dengan menggunakan jaringan yang ada di dalam Indonesia, yakni Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Kelompok tersebut juga memiliki organisasi sayap yang terdapat di beberapa kota.

"Kelompok kecil. Ini maka terjadi peristiwa di Malang di Surabaya karena mereka memiliki tim propaganda yang bisa mengangka isu itu menjadi di blow up," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika