REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerukan aksi untuk perubahan iklim harus konkret dan realistis. Sebab, cuaca ekstrem yang disebabkan oleh perubahan iklim telah membuat negara yang rawan bencana menjadi lebih rentan menghadapi perubahan iklim tersebut.
JK pun mencontohkan, Indonesia yang saat ini menghadapi kebakaran lahan dan hutan di berbagai wilayah di Sumatra dan Kalimantan yang semakin parah akibat dampak perubahan iklim. Karena itu, JK menegaskan, Indonesia telah mengambil langkah yang tegas dalam menangani tantangan besar tersebut.
JK menyampaikan itu dalam pidato singkatnya pada acara Climate Action Summit di General Assembly Hall, di New York, Senin (23/9).
“Kita tidak lagi memiliki keleluasaan maupun pilihan selain meningkatkan ambisi pengendalian perubahan iklim,” ujar JK sebagaimana keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (24/9) pagi.
“Dalam menghadapi kenyataan ini, aksi iklim harus konkret dan realistis,” kata JK.
JK pun memaparkan upaya Indonesia dalam melakukan berbagai langkah untuk mengatasi perubahan iklim. Upaya dimulai dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan target ambisius sebesar 29 persen dengan upaya sendiri, dan hingga 41 persen dengan dukungan internasional hingga 2030.
“Indonesia telah meluncurkan Low Carbon Development Initiative (LCDI). Sebuah inisiatif yang berjalan seiring dengan keuntungan ekonomi dan sosial,” kata JK.
Selain itu, JK mengungkap, Indonesia juga telah mengintensifkan aksi iklimnya, melalui solusi berbasis alam, dengan merestorasi 2 juta hektare lahan gambut dan merehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis pada 2030 dan melestarikan secara intensif daerah bakau dan daerah pesisir. Selain itu, Indonesia juga melakukan program transisi energi, dengan menghapus subsidi bahan bakar fosil dan menetapkan kebijakan wajib biodiesel serta membangun kilang bahan bakar hijau.
JK mengatakan, Indonesia bahkan akan membentuk sebuah fasilitas khusus pendanaan lingkungan untuk memfasilitasi pendanaan iklim dan mendukung program lingkungan lainnya.
“Kami mendorong peningkatan dukungan pendanaan dan transfer teknologi serta energi terbarukan yang terjangkau dan dapat diakses,” kata JK.
JK menyebutkan, keberhasilan dari implementasi dari Perjanjian Paris waktu itu, tidak bergantung pada individu, tapi pada upaya kolektif.
“Kami mengundang mitra internasional untuk bergabung dalam BLU Dana Lingkungan,” kata JK.
Dalam kesempatan itu, JK juga menekankan perlunya ekonomi laut berkelanjutan sebagai upaya mempercepat tercapainya kemajuan aksi iklim berbasis kelautan secara kolektif dan tidak melakukannya sendiri-sendiri. Pertemuan yang digelar pukul 10.00 hingga 11.50 waktu setempat itu, wapres didampingi oleh menko PMK, menteri ESDM, watap RI, dan Rahmat Witoelar, dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
