REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengaku tak bisa memutuskan sepihak mengenai evakuasi kelompok rentan yang terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi mengaku, keputusan tentang evakuasi masyarakat, utamanya kelompok rentan atau berisiko tinggi seperti bayi, balita, orang tua, ibu hamil, tidak hanya ada di tangan otoritas kesehatan.
Menurut Oscar, keputusan untuk mengevakuasi warga haruslah diambil bersama dengan kementerian/lembaga terkait. Sementara waktu, Kemenkes mengklaim telah memaksimalkan pelayanan kesehatan dan terus memonitor masyarakat, utamanya yang berisiko tinggi terkena penyakit akibat kabut asap karhutla.
"Kami melakukan upaya pengawalan terhadap kesakitan, tetapi mengenai upaya evakuasi tentunya harus terpadu dan berkoordinasi lintas kementerian/lembaga, mulai dari pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jadi harus dilihat secara holistik," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (22/9).
Apalagi, menurut Oscar, di beberapa daerah, seperti Kalimantan Tengah dan wilayah lain sudah mulai turun hujan. Pihaknya berharap titik api penyebab kabut asap ini bisa mati dalam waktu dekat dan meminimalisasi kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Kendati demikian, Oscar mengklaim, Kemenkes telah berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan kesehatan sejak kemunculan kabut asap karhutla. Ia menyebut, rumah singgah dan rumah oksigen sudah berdiri sejak lebih dari dua pekan lalu. Tak hanya itu, ia menyebutkan pemberian distribusi logistik seperti masker wajah juga hingga pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang beroperasi 24 jam juga telah dilakukan.
"Kemudian dari sisi pelayanan kesehatan untuk korban terdampak karhutla juga sudah sesuai tatalaksana yang ada," katanya.
Pihaknya juga terus memonitor kelompok-kelompok rentan ini utamanya di rumah singgah hingga rumah oksigen. Yang tak kalah penting, ia menyebut pihaknya telah memberikan imbauan kepada masyarakat, baik kelompok rentan maupun masyarakat yang sehat supaya jangan keluar rumah untuk urusan yang tidak penting.
Di satu sisi ia mengapresiasi organisasi profesi seperti dokter paru hingga organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah juga ikut memperkuat upaya dengan memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang terpapar.
"Semua bantuan (kesehatan) dalam koordinasi pemerintah. Jadi sudah semua," katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Anung Sugihantono mengatakan, Dinas Kesehatan di berbagai Kabupaten/kota, provinsi terdampak karhutla hingga Kemenkes sudah mengoperasikan pos kesehatan di Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah.
"Kami juga menyiagakan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) 24 jam untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Ahad.
Tak hanya itu, pihaknya telah mendirikan rumah singgah yang dilengkapi dengan penjernih udara. Kemenkes juga melakukan promosi kesehatan mengoperasikan mobile emergency medical team 119. Ia menyebut Kemenkes pun sudah mendistribusikan logistik kesehatan termasuk membagikan masker wajah berwarna hijau untuk masyarakat serta memobilisasi tim kaji cepat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
