REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pemerintah daerah memutuskan memperpanjang libur sekolah karena kabut asap tak kunjung mereda. Tadinya, para siswa di daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dijadwalkan kembali bersekolah hari ini.
Libur sekolah diperpanjang untuk meminimalkan dampak kabut asap terhadap kesehatan para siswa. Apalagi, kualitas udara di beberapa daerah berada pada level tidak sehat hingga berbahaya.
Di Pekanbaru, Provinsi Riau, misalnya, kualitas udara berada di level berbahaya sepanjang kemarin. Berdasarkan data indeks standar pencemar udara (ISPU) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), nilai ISPU Pekanbaru pada Ahad (22/9) pukul 15.00 WIB mencapai 500. Kualitas udara dikategorikan berbahaya jika nilai ISPU-nya melebihi 300.
Padahal, merujuk data P3E KLHK, nilai ISPU Pekanbaru pada 2 September hanya 61 atau masih tergolong sedang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan, libur sekolah diperpanjang selama dua hari. "Sekolah harus diliburkan karena kondisi cuaca yang belum membaik dan ISPU yang masih dalam level berbahaya," kata Abdul, kemarin.
Libur sekolah di Kota Pekanbaru akibat asap karhutla sudah berlangsung selama dua pekan. Selain itu, para aparatur sipil negara (ASN) wanita yang sedang hamil juga diminta tidak masuk kantor dan cukup bekerja di rumah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, juga memutuskan menambah libur sekolah karena asap masih pekat. Kotawaringin Timur telah meliburkan sekolah selama satu pekan pada 16-21 September 2019.
“Mengingat kondisi cuaca atau asap dan kualitas udara masih tidak sehat atau berbahaya, maka libur ditambah tiga hari mulai Senin (23/9) sampai Rabu (25/9) nanti,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur Suparmadi, Ahad (22/9).
Sekolah di Kotawaringin Timur seharusnya kembali aktif Senin ini. Namun, setelah melakukan evaluasi, dinas memutuskan memperpanjang masa libur sekolah.
Kapal tongkang membawa alat berat melintasi Sungai Batanghari yang diselimuti kabut asap dari karhutla di Jambi, Sabtu (21/9/2019).
Hingga Sabtu (22/9), kualitas udara Sampit berfluktuasi dari kategori tidak sehat hingga kategori berbahaya. Kebijakan itu diberlakukan untuk sekolah mulai tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) sederajat, baik yang berstatus negeri maupun swasta.
Para siswa di Kabupaten Solok, Sumatra Barat, hari ini juga terpaksa tak bersekolah. Kabut asap yang mulai pekat di Solok membuat pemerintah daerah setempat meliburkan sekolah PAUD hingga SMP selama tiga hari mulai Senin (23/9) hingga Rabu (25/9). Surat edaran dari pemkab sudah dikeluarkan ke sekolah-sekolah sejak Jumat (20/9).
“Sejak dua pekan terakhir ini, kabut asap mulai mengancam kesehatan masyarakat Kabupaten Solok, khususnya anak sekolah, maka mulai Senin hingga Rabu sekolah diliburkan,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Solok Zulkisar. Jika sampai Rabu nanti asap masih mengkhawatirkan dan mengancam kesehatan anak-anak sekolah, Pemkab Solok akan menambah libur.
Kabut asap memang terpantau kian pekat di sejumlah daerah. Kabut asap di Desa Puding dan Pulau Mentaro, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, bahkan membuat langit di kedua lokasi tersebut berwarna merah gelap di siang hari, akhir pekan lalu. Warga setempat sampai harus menghidupkan lampu rumah karena gelapnya langit. Warga pun lebih banyak berdiam diri di dalam rumah.
Berdasarkan rilis ISPU yang diukur menggunakan air quality monitoring system (AQMS) oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kota Jambi, ISPU pada parameter partikulat PM 2.5 berada di atas baku mutu. Nilai konsentrasi ISPU di kota itu beberapa kali mencapai nilai 1.000 lebih. Udara dikategorikan berbahaya jika nilai ISPU-nya melebihi 300.
Pada Sabtu malam (21/9), pukul 21.00 WIB, misalnya, nilai konsentrasi parameter 2.5 mencapai 1.175 atau berada pada level berbahaya. Sementara, pada Ahad (22/9), pukul 18.00 WIB, nilai ISPU sebesar 389.
Menurut penjelasan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), memerahnya langit di Muaro Jambi merupakan dampak banyaknya titik panas. "Hasil analisis citra satelit Himawari-8 tanggal 21 September di sekitar Muaro Jambi juga menunjukkan sebaran asap yang sangat tebal," kata Kepala Bagian Humas BMKG Akhmad Taufan Maulana saat dihubungi Republika, Ahad (22/9).
Untuk meminimalkan dampak kabut asap, petugas Puskesmas Desa Puding melakukan jemput bola bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan. "Begitu ada informasi yang mengalami gangguan kesehatan, khususnya terdampak karhutla, kita datangi rumahnya," kata Kepala Puskesmas Desa Puding, Fachrul, kemarin.
Ia menyebutkan, dalam tiga hari terakhir, kondisi di desa itu mengalami penurunan kualitas udara karena kebakaran kebun sawit yang berlokasi sekitar 2 kilometer dari lokasi itu. "Mungkin dua hari ini yang terparah, sampai siang hari seperti remang-remang ini."
Langit di wilayah Muaro Jambi berwarna merah.
Titik panas
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengakui, titik panas karhutla pada tahun ini mengalami peningkatan hingga lebih dari 200 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Kendati demikian, wilayah yang terbakar ia sebut tak lebih banyak.
“Tahun ini memang titik panas mencapai 200 persen kenaikannya. Tapi, luas area terbakar masih lebih rendah. Tahun lalu 510 ribu hektare, tahun ini 328 ribu hektare," ujar dia.
Siti menjelaskan, langkah penanganan karhutla di Indonesia ditangani dengan sistematis. Menurut dia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemadaman karhutla. Sebanyak 52 unit helikopter juga telah dikerahkan untuk operasi waterbombing. Sebanyak 300 juta liter air telah digunakan untuk memadamkan api.
Selain itu, pemerintah mengerahkan sekitar 23 ribu personel TNI dan Polri di sejumlah provinsi. Aparat penegak hukum juga secara intensif menindak para pelaku pembakar hutan dan lahan.
Siti mengatakan, hujan buatan yang dilakukan juga berhasil menurunkan hujan di Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. n antara/rr laeny sulistyawati/dessy suciati saputri, ed: satria kartika yudha
Ikuti Whatsapp Channel Republika