REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memastikan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta asap di Sumatera dan Kalimantan terus dilakukan pemerintah melalui kerja tim Satuan Tugas (Satgas) terpadu. Salah satu yang dilakukan adalah melalui hujan buatan.
“Kemarin siang (21/9) dilaporkan hujan turun di Palangkaraya serta sebagian Kaltim dan Kalsel. Hujan buatan juga terus dilakukan di Riau, mengingat di provinsi ini mengalami dampak asap karhutla dari provinsi tetangga (Jambi dan Sumsel),” kata Siti dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Ahad (22/9).
Siti pun menegaskan, ia terus berkomunikasi dengan Pangdam dalam penanganan karhutla dan asap di Jambi dan Sumsel. Meski hari ini titik panas(hotspot) relatif menurun, namun penanganan dampak asap sangat penting untuk terus menerus dilakukan dengan cara hujan buatan atau teknik modifikasi cuaca.
Berdasarkan data planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah areal terbakar di Sumatra seluas 84.832 hektare (ha), Kalimantan 98.316 ha, dan Papua/Papua Barat seluas 6.296 ha.
“Saat ini publik tengah membahas hanya karhutla Sumatra dan Kalimantan, namun terdapat beberapa areal di daerah lain yang sedang mengalami karhutla sebagaimana areal restorasi gambut yang terbakar di tahun 2015 terdapat di 3 pulau tersebut. Jadi sebetulnya kita tidak bicara angka 328.000 hektare terbakar. Perlu juga ditegaskan bahwa 107.000 hektare di NTT merupakan rumput baru di savanah,” ujar Siti.
Lebih lanjut, seiring dengan upaya pemadaman, Siti juga menyampaikan bahwa telah dilakukan penegakan hukum pada lingkup kewenangan KLHK, dengan penyegelan terhadap 52 perusahaan pemegang izin konsensi, dengan total luas area sekitar 8.931 hektar.
Adapun rinciannya adalah Jambi dua perusahaan, Riau delapan perusahaan, Sumsel satuperusahaan, Kalbar 30 perusahaan, Kalteng sembilan perusahaan, dan Kaltim dua perusahaan.
Sementara itu, telah dilakukan penyidikan terhadap lima perusahaan terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yakni PT. SKM (Kalbar), PT. ABP (Kalbar), PT. AER (Kalbar), PT. KS (Kalteng), dan PT. IFP (Kalteng).
“Kami juga akan terus berkoordinasi dengan Polri dan Pemda, mengenai upaya penegakan hukum ini. Tindakan tegas diambil untuk melawan kejahatan karhutla yang kembali masif terjadi,” tegas Siti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika