REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Masa bakti Koesmayadie Tatang Padmawinata sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan tuntas pada 1 Oktober 2019 ini. Namun, sepekan menjelang pensiun, Koesmayadie mengaku ada beberapa pekerjaan yang belum usai dan harus menjadi catatan untuk penggantinya kelak.
Salah satunya, menurut Koesmayadie adalah Jabar membutuhkan penyuluhan dalam mendorong skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Jabar. Karena, saat ini masih di bawah angka 100. Begitu pula masalah makanan Bergizi Berimbang Sehat dan Aman (B2SA) yang saat ini dibawahi oleh Bidang Konsumsi.
"Padahal kita ingin meningkatkan, sebagaimana kita dulu ada (penyuluhan) empat sehat lima sempurna," ujar Koesmayadi kepada wartawan, Ahad (22/9).
Koesmayadi mengaatakan, dengan penyuluhan akan mendorong sektor peternakan dan pangan di negeri ini. Tak terkecuali di Jabar akan menjadi lebih baik. Hal itu terbukti dengan berhasilnya Indonesia swasembada beras pada 1984 dan 2008.
"Dulu Indonesia bisa swamsembada padi itu berkat penyuluh. Mekanisme kelembagaan penyuluh, penyuluhnya yang kuat serta sebagainya," katanya.
Koesmayadie sendiri mengaku selama 30 tahun menjadi penyuluh di bidang pertanian. Namun saat ini, banyak aparatur penyuluh yang telah pensiun. "Penyuluh di lapangan juga banyak yang pensiun. Kemudian ada moratorium pengangkatan sementara organisasi (penyuluh)," katanya.
Koermasyadie mengatakan, Kepala Dinas yang baru nanti, diharapkan dapat membantu petani dan peternak dalam mempersempit chanel tata niaga antara produsen dan konsumen. Sehingga petani dan konsumen lebih diuntungkan.
"Dan distribusi ketahanan pangan di Jabar, saya kira Kitu harus all out. Karena Jabar ini penduduknya hampir 50 juta (jiwa)," katanya.
Selain itu, kata dia, harus pula mencari cara dalam mengantisipasi perubahan lahan pertanian dan peternakan menyusul rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang bakal menghadirkan Segitiga Rebana (Cirebon, Subang, Majalengka) yang memiliki total luas mencapai 4.328,29 km persegi. Yakni, terbagi dari Kabupaten Cirebon memiliki luas 1.072,29 Km persegi, Kabupaten Subang 2.051,76 Km persegi, sedangkan Kabupaten Majalengka 1.204,24 Km persegi.
"Ada satu di antara lokasi itu adalah daerah pertanian. Pasti akan memproduksi pangan. Belum lagi nanti juga ada keramaian di Bandara Kertajati, itu perlu pasokan-pasokan pangan yang bermutu. Itu harus betul-betul all out," papar Koesmayadie.
Hal lainnya yang menjadi catatan Koesmayadie, yaitu terkait perbaikan tupoksi interen dari pemerintah daerah. Khususnya mengenai sektor penyuluhan yang sejauh ini masih parsial dengan empat bidang yang berada di DKPP Jabar.
Menurutnya, akan lebih ideal bilamana ada satu bidang yang khusus memiliki tupoksi dalam penyuluhan kepada masyarkat. Sehingga, fungsi dari bidang lainnya dapat bekerja dengan lebih optimal.
"DKPP sendiri masih bingung fungsi siapa penyuluhan itu, bidang mana? Makanya bicara soal penyuluhan peternakan dan ketahanan pangan saya panggil empat bidangnya. Harusnya melekat satu bidang saja di bidang penyuluhan," paparnya.
Koesmayadi mencontohkan, saat ini mengenai perbaikan genetik hewan ternak masih di bawah Bidang Produksi. Sedangkan bila bicara penyakit hewan strategis ditangani oleh Bidang Kesehatan Hewan. Seharusnya, penyuluhan mengenai dua hal tersebut dilakukan disatu bidang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
