REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) membantah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhulam) Wiranto yang menyebut jika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tak separah seperti pemberitaan di media massa. Kondisi kebakaran hutan dan lahan dinilai justru semakin parah.
"Ya dia statementnya memang unik dan ngeselin ya. Padahal yang ada kondisi itu makin parah," Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wahyu Perdana di Jakarta, Kamis (19/9).
Wahyu mengatakan, berdasarkan catatan Walhi, munculnya titik panas sepanjang 2017, 2018, hingga 2019 terus meningkat. Hal itu mengacu data Walhi hingga Senin (16/9) terdapat 34.726 titik panas yang tersebar secara nasional. Persebaran titik panas paling banyak terdapat secara merata terdapat di Kalimantan dan Sumatera, terlebih di bagian selatan. Timbulnya titik panas juga tampak di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi, hingga sedikit Papua.
Melihat data tersebut, 2015 menjadi tahun di mana persebaran titik api paling masif. Catatan Walhi, ada sekitar 103.077 titik panas secara nasional. Angka itu kemudian menurun di 2016 menjadi 11.494 titik panas.
Pantauan hotspot kembali surut pada 2017 menjadi 6.652. Persebaran titik api itu kembali meningkat pada 2018 menjadi 20.893 hotspot.
"Jadi sebenarnya peningkatannya signifikan. Dan itu bukan tidak diperingatkan oleh instansi yang lain karena BMKG itu berkala mengekuarkan peringatan," kata Wahyu lagi.
Wahyu mengaku melihat pemaparan BMKG di Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dia mengatakan, pemaparan BMKG saat itu menunjukkan jika tingkat kewaspadaan terkait karhutla semakin tinggi.
Menurutnya, Indonesia berada di level 30-79 persen yang artinya berada dalam level waspada dan harus segera ditanggulangi. Dia menjelaskan, semakin banyak karhutla terjadi tentu kualitas udara akan terus menurun. Hal itu kemudian yang berdampak pada penyebaran Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di tengah masyarakat.
Terkait hal itu, dia mengatakan, pemerintah harus menggratiskan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak karhutla berdasarkan keputusan Mahlamah Agung (MA). Keputusan itu, dia melanjutkan, juga mewajibkan pemerintah membangun rumah sakit khusus korban asap.
Sebelumnya, Wiranto mengatakan titik api karhutla sudah banyak berkurang. Hal itu seiring upaya pemadaman yang dilakukan secara menyeluruh. Dia mengatakan, rasio titik api itu sudah menurun karena sudah banyak padam karena ada pemadaman yang total.
Hal itu Wiranto sampaikan berdasarkan hasil kunjungan dirinya dan Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi karhutla di Riau. Wiranto berdalih rombongan presiden saat meninjau lokasi kebakaran bisa beraktivitas dengan normal, salah satu indikatornya tak perlu menggunakan masker.
Ikuti Whatsapp Channel Republika