REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA -- Bencana kabut asap tak hanya terjadi di Provinsi Riau. Warga di berbagai daerah di Kalimantan Tengah juga sedang terancam kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kualitas udara di Kota Palangkaraya bahkan masih bertahan pada kategori berbahaya hingga dapat mengancam kesehatan warga. "Kondisi saat ini, angka partikulat meter 10 (PM10) menyentuh angka 500 sehingga masuk kategori berbahaya," kata kata Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya Bowo Budiarso, Selasa (17/9).
Dia menjelaskan, dalam menetapkan kualitas udara, pemerintah telah menetapkan lima indikator minimal yang harus terpenuhi. Kelima indikator itu yakni partikulat meter 10 (PM10), sulfur dioksida (SO2), karbon dioksida (CO2), ozon (O3), dan nitrogen dioksida (NO2). Dalam pemantauan kualitas udara, kelima indikator tersebut juga harus memenuhi angka tertentu agar udara dikatakan sehat.
Bowo menjelaskan, kualitas udara dinyatakan baik jika angka indikator berada pada rentang 0-50, kemudian sedang dengan angka 51-100, tidak sehat pada angka 101-199, sangat tidak sehat pada angka 200-299, dan berbahaya kalau sudah mencapai angka 300 lebih.
"Dari lima indikator tersebut, hanya PM10 yang angkanya melebihi ambang batas sehat. Sementara, untuk empat indikator lainnya dalam kategori sehat. Kondisi ini telah terjadi sejak beberapa waktu lalu," kata Bowo.
Sampai saat ini, kebakaran di lahan kosong masih marak terjadi di Palangkaraya. Bahkan, di beberapa titik, kebakaran lahan mulai mendekati permukiman warga. Tak hanya itu, dampak kebakaran hutan dan lahan mulai dirasakan masyarakat, seperti bau kabut asap menyengat yang membuat napas sesak dan mata pedih. Pemerintah Kota Palangkaraya pun menetapkan sekolah tingkat SD dan SMP libur selama tiga hari pada 16-18 September.
Mahasiswa di Kalimantan Tengah meminta Presiden Joko Widodo datang langsung ke Palangkaraya dan sejumlah daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah yang sedang dilanda bencana karhutla. "Presiden Joko Widodo jangan hanya ke Riau, namun seharusnya juga datang ke Kalteng," kata Wakil Presiden BEM Universitas Palangka Raya (UPR) Wawan Novardo di Palangkaraya, Selasa.
Hal itu diungkapkan saat ratusan mahasiswa dari UPR dan partisipan dari Universitas Kristen Palangka Raya mendatangi kantor gubernur Kalteng untuk menyampaikan tuntutan mereka terhadap pemerintah terkait karhutla yang terjadi saat ini.
Menurut dia, Presiden harus berlaku adil dengan juga mengunjungi daerah terdampak lainnya.
"Ketika kabut asap pekat menyelimuti Kalteng, mana beliau? Beliau hanya mengunjungi Riau. Kalteng juga bagian dari Indonesia," ujarnya.
Mahasiswa Kalteng meminta pemerintah serius menangani karhutla dan membuat program pencegahan agar bencana tersebut tidak menjadi agenda tahunan. Mereka juga mendesak pemerintah daerah menerbitkan perda terkait karhutla dan pengawasan lahan.
Selanjutnya, pemerintah dituntut memberikan pembelajaran dan pembinaan kepada masyarakat tentang pembakaran maupun pembukaan lahan. Dengan begitu, masyarakat dan terutama peladang tidak dijadikan kambing hitam atas terjadinya karhutla. "Kami harapkan tuntutan yang kami sampaikan ini nantinya bisa disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Pemprov Kalteng," ujarnya.
Imbauan Menkes
Menteri Kesehatan Nila Moeloek meminta kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) di sejumlah wilayah terdampak asap karhutla untuk bersiaga guna melayani masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan. Nila mengaku telah menginstruksikan Dinkes untuk menyiagakan seluruh puskesmas yang ada dalam menangani berbagai penyakit akibat asap karhutla.
"Puskesmas menjadi fasilitas pertama yang siaga melayani warga terdampak karhutla. Pencegahan sebelum terjadinya hal yang tak diinginkan harus dilakukan, terutama bagi masyarakat yang terserang ISPA," kata dia. Berdasarkan data dari Kementerian
Kesehatan, jumlah warga terdampak asap karhutla yang mengeluhkan ISPA dan ditangani oleh tenaga kesehatan di Provinsi Riau tercatat mencapai 16.372 orang.
Pada Senin (16/9), Nila turut menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Riau yang juga diikuti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Rapat terbatas di lokasi karhutla tersebut dalam rangka koordinasi penanganan masalah karhutla.
Kementerian Kesehatan telah memberikan bantuan alat penjernih udara kepada Dinkes Provinsi Riau. Selain itu, pemerintah daerah juga menyediakan rumah singgah/posko pengungsian dampak asap di aula bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu, pelayanan kesehatan kepada warga di wilayah kerja Dinkes Pelalawan, dan pembagian masker oleh Dinkes Pekanbaru.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengimbau masyarakat di wilayah terdampak asap karhutla untuk memanfaatkan pos kesehatan bila mengalami sesak napas. Pos kesehatan telah disediakan di masing-masing wilayah. Untuk sementara, jumlah pos kesehatan yang diterima Kemenkes di antaranya 15 pos di Palangkaraya, 39 pos di Jambi, menyiagakan 168 puskesmas, dan 16 pos di Kalimantan Selatan. n antara ed: satria kartika yudha
Ikuti Whatsapp Channel Republika
