REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Presiden Joko Widodo menegur pemerintah daerah di Provinsi Riau yang dinilai tidak mendukung upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Akibatnya kebakaran meluas hingga puluhan ribu hektare dan mengakibatkan kabut asap pekat.
“Pasukan kita tambahkan. Tetapi sekali lagi, kalau tidak ada dukungan Pemda, ini adalah pekerjaan besar yang sulit diselesaikan. Pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Kuncinya di pencegahan, jangan sampai ada titik api muncul,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Kota Pekanbaru, Senin malam.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkopolhukam Wiranto, Kepala BNPB Doni Monardo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Riau Syamsuar dan sejumlah bupati dan wali kota.
Presiden Jokowi mengatakan pemerintah pusat di daerah sudah punya semua hal untuk pencegahan. Gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah. Kemudian ada bupati, wali kota, camat, dan kades.
Panglima Kodam juga punya perangkat, mulai dari Danrem, Dandim, Koramil, sampai Babinsa. Begitu juga Kapolda juga punya perangkat dari Kapolres, Kapolsek, sampai ke babinkamtibmas.
Sedangkan di tingkat pusat ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) termasuk juga di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Kita memiliki semuanya, tapi perangkat-perangkat ini tidak ditertibkan secara baik. Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik, saya yakin, satu titik api ketahuan dulu sebelum menjadi ratusan titik api. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali, yang kita hadapi ini bukan hutan, tapi lahan gambut,” kata Presiden.
Presiden mengingatkan semuanya yang hadir, bahwa pada rapat bulan 15 Juli di Istana Negara bahwa pencegahan karhutla itu adalah mutlak harus dilakukan. Karena kalau sudah kejadian kebakaran apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit memadamkannya. “Kalau sudah terbakar, akan sulit dipadamkan,” katanya.
Gelombang ketidakpuasan masyarakat di Riau terhadap kinerja pemerintah daerah yang lamban dalam penanganan karhutla didasari oleh sikap Gubernur Riau Syamsuar yang memilih tugas ke luar negeri dengan alasan ikut rombongan dalam acara IMT-GT ke Thailand.
Padahal pada saat yang sama kabut asap makin pekat menyelimuti wilayah Riau, khususnya Kota Pekanbaru, sehingga kualitas udara tercemar dan masuk kategori berbahaya.
Tidak sampai di situ saja, Wali Kota Pekanbaru Firdaus saat ini juga memilih tugas ke Kanada saat kabut asap karhutla kian pekat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika