REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penegak hukum lebih tegas dalam menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Jokowi menilai, pemerintah dan instansi lain terkait telah lalai sehingga bencana kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi dan munculnya asap pekat kembali mengganggu aktivitas masyarakat.
"Saya minta juga aparat penegak hukum bertindak tegas. Baik pada perusahaan, maupun pada perorangan," jelas Jokowi saat membuka rapat terbatas di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9).
Presiden pun mengingatkan bahwa luas hutan dan lahan yang telah terbakar menyentuh puluhan ribu hektare. Ia mewanti-wanti jajarannya agar bencana asap ini tidak semakin parah dan menganggu aktivitas penerbangan yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan perputaran roda perekonomian.
"Dan lakukan pencegahan agar tidak merembet ke lokasi-lokasi lain. Baik di gambut, hutan, atau apalagi sudah masuk ke wilayah pemukiman," kata Presiden.
Dalam ratas malam ini, Jokowi juga menegur seluruh pimpinan instansi yang dinilai ikut bertanggung jawab dalam insiden meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.
Pesawat Kepresidenan yang membawa Presiden Joko Widodo dan rombongan mendarat mulus di tengah kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti Bandara Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru, Riau, Senin petang (16/9/2019).
Jokowi menyebut bahwa pemerintah lalai sehingga bencana kebakaran hutan dan lahan serta meluasnya sebaran asap kembali terjadi pada September 2019 ini. Padahal, ujar Jokowi, ia sudah mewanti-wanti seluruh stakeholder untuk memaksimalkan pencegahan agar tidak timbul titik api karhutla, terlebih munculnya asap yang mengganggu aktivitas masyarakat.
"Setiap tahun tidak perlu lagi rapat seperti ini. Otomatis menjelang musim kemarau itu harus sudah siap. Sebetulnya itu saja. Tapi kita lalai lagi, sehingga asapnya membesar," ujar Presiden Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika