REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) menilai terdapat dua faktor penyebab bank sampah yang dikelola masyarakat tidak berkembang secara efektif untuk menekan volume sampah di Tanah Air.

"Pertama bank sampah memiliki problem kapasitas manajerial," kata Penasihat Kebijakan Transformasi Bambang Wicaksono, Senin (16/9) usai kegiatan Policy Corner bertajuk implementasi kebijakan dan tantangan pengelolaan sampah di Indonesia.

Lemahnya dukungan untuk penguatan kapasitas manajerial dan pelatihan tentang pengolahan sampah, menyebabkan bank sampah tersebut kurang bekerja efektif bahkan tidak bisa beroperasional. Untuk itu pemerintah pusat, daerah hingga perusahaan harus memberikan pelatihan tentang pengolahan sampah yang lebih baik kepada petugas bank sampah di lapangan.

Kemudian, Bambang juga melihat aspek permodalan bank sampah juga tidak berjalan dengan baik. Padahal, keberadaannya berpotensi besar untuk meningkatkan aspek ekonomi masyarakat.

Seharusnya, bank sampah yang ada diintegrasikan dengan bank komersial atau milik pemerintah agar masyarakat bisa meraup keuntungan dari sampah yang dikumpulkan. Ia mencontohkan sinkronisasi antara bank sampah dan bank komersial atau milik pemerintah sudah berjalan di daerah Makassar, Surabaya dan Gowa Sulawesi Selatan.

"Di daerah itu sudah ada perputaran uang dari bank sampah," kata dia.

Oleh sebab itu, pemerintah di seluruh daerah diminta dapat memaksimalkan fungsi bank sampah agar mampu menekan volume sampah serta bernilai ekonomis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika