REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah bertindak cepat melakukan tiga hal untuk mengatasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dirinya meminta pemerintah bersungguh-sungguh dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pembakaran karhutla.
"Kalau dari sisi kesehatan itu sudah jelas pasti berbahaya (kabut asap). Karena kejadian ini selalu berulang maka kita harus aware. Langkah pertama yang harus dilakukan yakni bagaimana menyelamatkan masyarakat yang ada di sana melalui pemberian masker, kantong oksigen, tabung oksigen dan sebagainya," ujar Dede kepada wartawan usai memberikan materi di Forum Merdeka Barat (FMB) 9, di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (19/6).
Dede kemudian menyoroti sebaran asap akibat karhutla yang sudah mencapai Kalimantan, Malaysia dan Singapura. Menurutnya, kondisi ini harus diantisipasi segera dengan menemukan titik-titik api utama untuk kemudian dipadamkan.
Dirinya khawatir jika sumber api ini tidak segera dimatikan, akan semakin meluas. "Yang kedua adalah konsentrasikan agar penyebaran asap dipersempit dengan mematikan titik-titik api itu. Dan ketiga berikan sanksi kepada pelaku karhutla.
Sebab sebagaimana yang saya baca di media massa kan karhutla ini terjadi akibat dibakar. Jadi bukan sebab kebakaran melainkan dibakar. Artinya ada pelakunya," tegasnya.
Jika demikian, lanjut dia, aparat kepolisian sudah tentu mengantongi nama pihak yang terlibat baik memberikan perintah maupun membayar. Dede menuturkan penindakan harus bisa diberlakukan kepada oknum-oknum tersebut.
Lebih lanjut, Dede meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mendukung penanggulangan dampak asap karhutla, baik lewat pembagian masker, obat anti ISPA dan lainnya. Komisi IX, kata dia, juga mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang ingin memboyong jajaran kementerian ke Riau untuk melakukan rapat kabinet.
"Bagus sih saya salut. Biar jajaran pemerintah merasakan itu (kondisi kabut asap) apa yang dirasakan sama saudara-saudara kita. Jadi, rapat kabinet di sana, saya harap jangan satu hari ya. Ya tiga hari lah. Supaya dari situ kan nanti kelihatan harus bertindak apa, siapa yang harus dicari, " tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika