REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penetapan tersangka terkait bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bertambah. Mabes Polri membeberkan, dari laporan sementara enam kepolisian wilayah terparah karhutla, kini ada 179 orang yang dijadikan tersangka. Penetapan tersangka juga dilakukan terhadap empat korporasi pemegang lisensi pengelolaan lahan di sejumlah wilayah, yang dianggap lalai menyebabkan karhutla.
Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, jumlah tersangka itu bertambah empat orang dari awal pekan lalu yang jumlahnya sebanyak 175 orang. “Proses penyelidikan dan penyidikan masih terus dilakukan. Beberapa kasus sudah ada pemberkasan untuk dilimpahkan ke kejaksaan,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/9).
Dedi menerangkan, dari total tersangka, paling banyak ada di Kalimantan Barat (Kalbar) dengan 56 orang. Di Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan 45 orang. Sedangkan di Riau, ada 44 tersangka. Di Sumatera Selatan (Sumsel), 18 orang dijadikan tersangka, dan jambi 14. Paling sedikit di Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan penetapan tersangka terhadap satu orang.
“Untuk tersangka korporasi masih sama, empat perusahaan seperti yang sebelumnya,” terang Dedi.
Empat perusahaan tersebut, Dedi pada Selasa (10/9) pernah mengatakan, ada satu di Riau dan Kalteng yakni PT SSS, dan PT PGK. Sisanya, dua tersangka korporasi lainnya ada di Kalbar, yakni PT SISU dan PT SAP. Terkait empat tersangka korporasi ini, Dedi menerangkan, kepolisian daerah melibatkan Bareskrim Polri dengan menerjunkan penyidikan dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter).
Karhutla di enam provinsi prioritas Polri, sampai saat ini dalam kondisi yang makin memburuk. Di Riau, asap dari hasil pembakaran hutan sudah memakan korban sakit pernapasan, dan mengganggu aktivitas warga. Sejumlah sekolah terpaksa diliburkan. Begitu juga yang terjadi di sejumlah kota di Kalimantan. Di beberapa kota, bahkan jarak pandang akibat kabut asap mengganggu aktivitas penerbangan udara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika