REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta mengharapkan adanya instruksi yang jelas dari Pemerintah Pusat terkait para pencari suaka yang berada di gedung eks Komando Distrik Militer (Kodim) di Kalideres, Jakarta Barat. Sebab, Pemerintah Provinsi DKI tidak menganggarkan mereka.
"Kami minta dari Pemerintah Pusat memberikan arahan yang jelas untuk Pemerintah Daerah. Itu kan pengungsi tidak kami anggarkan dalam anggaran kami," kata Kepala Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta Taufan Bakri saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Menurut Taufan, kehadiran para pencari suaka merupakan kejadian tidak terduga yang anggarannya tidak disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, Taufan mengatakan Kesbangpol DKI Jakarta hanya memfasilitiasi tempat bagi para pencari suaka di gedung eks Kodim, Daan Mogot Baru, Jakarta Barat.
"Sifatnya kan Pemprov hanya memfasilitasi yang diminta dari Pemerintah Pusat jadi untuk selanjutnya keputusan Pemerintah Pusat," ujar Taufan.
Sebelumnya, sejak Selasa (10/9) para pencari suaka kembali berdatangan dan menempati kembali gedung eks Kodim yang terletak di Daan Mogot Baru, Kalideres, Jakarta Barat. Para pencari suaka tersebut yang awalnya berjumlah 200 orang bertambah menjadi 560 orang.
Hal tersebut terjadi sejak informasi bahwa pemerintah pusat menetapkan gedung eks Kodim Kalideres sebagai tempat tinggal bagi para pencari suaka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
