REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan akan segera membangun Istana Kepresidenan di Papua. Rencana pembangunan istana itu masuk anggaran 2020.
Janji itu disampaikan Jokowi saat menerima sejumlah tokoh Papua dan Papua Barat melakukan audiensi dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9). Sebanyak 61 tokoh yang hadir kemarin merupakan representasi dan mewakili komponen tokoh dari adat, gereja, organisasi, akademisi mahasiswa, wanita, dan pemuda. Sementara, Jokowi didampingi Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo sebagai ketua rombongan menyampaikan sejumlah permohonan, di antaranya tentang pembangunan Istana Kepresidenan di ibu kota Papua, Jayapura. Ia juga menyampaikan, akan menyumbangkan lahan seluas 10 hektare kepada negara untuk dibangun Istana Presiden.
"Kalau Bapak Presiden dengan kebijakan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, maka saya minta dengan hormat untuk bangun Istana Presiden di Papua. Sehingga, Bapak Presiden dalam lima tahun ini jadi presiden pertama yang berkantor di Istana Presiden di Papua," kata Abisai Rollo.
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima map berisi saran dari perwakilan tokoh Papua Abisai Rollo (kiri) dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Presiden kemudian mengatakan akan memenuhi permintaan tersebut. "Mulai tahun depan Istana akan dibangun (di Papua)," ujar Jokowi. Ia kemudian menanyakan kembali soal kesiapan tanah seluas 10 hektare yang dijawab dengan penegasan oleh Abisai Rollo.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasio nal (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro me nyebutkan, pihaknya akan menindaklanjuti kajian pembangunan istana kepresidenan di Papua itu. "Kan cuma (kajian) bikin istana, tapi detailnya saya tidak tahu. Kalau bangun istana nanti, ya dibangun tak masalah. Kita follow up untuk rencana penganggaran 2020," kata Bambang. Soal berapa kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk membangun istana di Jayapura, Bambang mengaku masih membutuhkan kajian mendalam.
Pertemuan di Istana kemarin adalah salah satu yang paling intensif digelar Jokowi selepas gelombang unjuk rasa menolak rasialisme yang sebagian berujung kericuhan di Papua dan Papua Barat akhir bulan lalu. Dalam aksi-aksi tersebut, mencuat juga tuntutan kemerdekaan Papua yang dianggap belum sejahtera di bawah NKRI.
Dalam pertemuan kemarin, rombongan juga menyampaikan sembilan poin permintaan masyarakat Papua dan Papua Barat. Di antaranya, mereka meminta pemerintah melakukan pemekaran sehingga ada lima provinsi di lima wilayah adat di Papua dan Papua Barat. Selain itu, membentuk badan nasional urusan Tanah Papua, penempatan pejabat-pejabat eselon I dan II di kementerian dan lembaga, pembangunan asrama nusantara di seluruh kota studi, serta jaminan keamanan seluruh mahasiswa Papua.
Sejumlah tokoh Papua mengikuti pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Selain itu, mereka juga meminta agar usulan RUU Otonomi Khusus) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, meminta Presiden menerbitkan inpres untuk pengang katan ASN honorer di Tanah Pa pua, mempercepat Palapa Ring Timur Papua, mengesahkan lembaga adat perempuan dan anak Papua, serta membangun Istana Presiden di Jayapura.
Soal pemekaran wilayah, Jokowi menyanggupi dengan syarat tak terlalu banyak. "Tapi, Bapak menyampaikan, tambahan lima. Ini total atau tambahan? Saya iya, tapi mungkin tidak lima dulu. Mungkin kalau tidak dua atau tiga," kata Jokowi. Jokowi menjelaskan, pemerintah perlu melakukan kajian pemekaran wilayah terlebih dahulu.
Presiden juga berjanji seba nyak seribu sarjana asal Papua akan diterima di perusahaan BUMN ataupun perusahaan swas ta yang besar lainnya. "Saya bangga waktu saya ke Kalifornia, AS, saya bertemu 12 mahasiswa dari Papua. Bukan pintar-pintar, sangat pintar-pintar. Waktu saya ke New Zealand juga ketemu, lebih dari 10 mahasiswa dari Tanah Papua di New Zealand. Pintar-pintar. Di Australia ketemu juga dengan mahasiswa," ujar Jokowi.
Presiden pun kemudian menceritakan kekhawatiran para mahasiswa lulusan luar negeri tersebut setelah berhasil menye lesaikan studinya. "Sehingga kewenangan saya, saya gunakan, untuk bisa menerima mahasiswa yang baru lulus, dari Papua. Siang ini saya sampaikan 1.000 dulu," kata Jokowi.
Presiden menyampaikan, soal pembangunan Palapa Ring Timur akan segera selesai tahun ini. Setelah selesai dibangun, masyarakat Papua pun nantinya dapat mengakses layanan 4G.
Dalam pertemuan kemarin, rombongan juga mengung kap kan kekhawatiran atas nasib generasi muda Papua, salah satu nya terkait masaah ketertinggalan masyarakat Papua dalam hal pendidikan. "Banyak anak kami yang putus sekolah, meng ang gur, serta terlibat masalah sosial. Baik di Papua maupun di luar Papua," ujar Abisai kepada Jokowi.
Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan salam kepada sejumlah tokoh Papua sebelum pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Selain itu, profil demografi Papua yang cepat berubah dalam 20 tahun terakhir ini juga menimbulkan kecemasan tersendiri. Mereka khawatir terhadap persaingan dalam berbagai sektor yang mulai tumbuh di Papua.
Menurut dia, persaingan yang muncul pada berbagai sek tor tersebut justru meng hi lang kan kesempatan masyarakat lokal yang tengah merintis usahanya. "Kami paham betul bahwa persaingan, baik untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi, namun pada sisi lain juga dapat menghilangkan akses dan kesempatan bagi pihak yang sedang merintis usahanya dan menggantikan kearifan lokal atau adat yang keluarga kami hormati selama berabad-abad," kata dia.
Karena itu, mereka meminta Presiden memperhatikan per kem bangan sumber daya ma nusia (SDM) Papua sehingga dapat meningkatkan dan mera ta kan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Abisai juga me nyampaikan kegelisahannya terhadap perkembangan tata ruang di Papua dan Papua Barat. Sebab, sebagian masyarakat asli Papua masih melakukan kegiat an meramu dan berburu di sejumlah wilayah tertentu. Namun, wilayah-wilayah itu dini lainya terganggu oleh kegiatan pembangunan dan investasi yang dilakukan pemerintah.
"Kami tidak keberatan dengan masuknya investasi Papua karena akan menggerakkan ekonomi dan menyejahterakan kami. Namun, investasi tersebut yang sekaligus juga memampukan sumber daya manusia di tempat investasi tersebut," kata dia. Menurut dia, pemerintah perlu memberikan pendampingan kepada masyarakat Pa pua dan juga memberikan akses dalam berbagai lapangan peker jaan yang ada, baik di Papua maupun di daerah lainnya.
Ia juga berharap ada putra Papua yang dapat menduduki jabatan di sejumlah kementerian ataupun lembaga. "Bapak Joko wi sebagai sobat kami di Papua, kami sangat berharap dengan keselarasan investasi di bidang SDM, stigma negatif tidak lagi diletakkan kepada kami," ujarnya.
Abisai juga mengusulkan agar didirikan sebuah lembaga terpisah di Papua yang dapat mengelola investasi SDM yang masif dilakukan di Tanah papua. "Jika diperlukan, didirikan sebuah lembaga terpisah yang mengelola investasi SDM yang masif dan berdampak harus didukung regulasi yang fokus dan tidak tumpang-tindih," kata Abisai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
