REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Banyak kalangan memahami jika posisi wakil kepala daerah hanya berperan sebagai ‘ban serep’. Anggapan itu mulai dilekatkan pada posisi Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum yang dinilai kurang maksimal kiprahnya.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jabar Daddy Rohanady menyatakan, anggapan wakil kepala daerah sebagai ‘ban serep’ benar-benar terlihat pada kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan wakilnya Uu Ruzhanul Ulum. Bahkan, dirinya menilai Wagub Uu lebih sering melaksanakan tugas seremonial.
Daddy menyebutkan, Gerindra Jabar menilai Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum tengah bermanuver usai menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, pekan lalu. ‘’Untuk kepentingan apa para petinggi PPP merapat ke Gerindra? Banyak spekulasi berkembang setelah adanya pertemuan itu,” ujar Daddy dalam keterangan resmi, Senin (10/9).
Dia mengatakan, di internal Gerindra ada yang menafsirkan pertemuan itu merupakan langkah ‘balik kanan’ dari Uu Ruzhanul Ulum. Karena, imbuh dia, ketika menjadi pasangan calon kepala daerah Jabar 2018, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum berada di kubu yang berbeda dengan Gerindra.
PPP pada Pilgub Jabar 2018 menjadi salah satu pengusung pasangan Emil-Uu, sedangkan Gerindra dan PKS mengusung pasangan Sudrajat-Syaikhu. ‘’Benarkah ia (Uu) merasa benar-benar hanya menjadi ban serep?," paparnya.
Sementara Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, sebagai wakil gubernur, kinerja yang dilakukan memang harus sesuai dengan porsinya. Uu yang sempat menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya mengakui bahwa posisi sebagai wakil adalah melengkapi kinerja seorang kepala daerah.
‘’Kalau ada orang menafsirkan saya sebagai ‘ban serep’, itu hak masyarakat,’’ ujar Uu. Dengan kondisi tersebut, kata dia, memang tidak salah ketika masyarakat mentasbihkan seorang wakil hanya menjadi ‘ban serep’.
Karena memang, imbuh dia, kegiatan wakil tidak banyak dan bukan yang utama. ‘’Karena saya kan memang seorang wakil,’’ katanya. Meskipun hanya duduk sebagai wakil gubernur, namun Uu tetap memiliki kewajiban mengontrol sejumlah dinas dan lembaga yang berada di bawah Pemprov Jabar. Selain itu, ungkap dia, wakil juga berurusan dengan persoalan untuk mengentaskan kemiskinan, koordinasi din,as dan hal lain yang tidak tertulis secara formal.
Uu juga membantah jika pihaknya bermanuver di belakang Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Menurutnya, pertemuan yang juga dihadiri Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa dan Ketua DPW PPP Jabar Ade Yasin lebih banyak menindaklanjuti konstelasi politik di tingkat DPR dan MPR.
Menurutnya, di tingkat Jawa Barat ada kesepakatan, bahwa fraksi PPP akan bergabung dengan Fraksi Gerindra di DPRD Jabar. Karena, Fraksi Gerindra 25 kursi dan PPP 3 kursi. ‘’Jadi ageung ngiringan (ikut yang besar). Saya menghormat Gerindra yang memberikan AKD (alat kelengkapan dewan) kepada kami,” tambah Uu.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jabar H Rudi Harsa Tanaya menilai, tidak seharusnya ada anggapan ‘ban serep’ pada posisi Wagub Jabar. Menurut dia, saat pencalonan di Pilgub Jabar 2018, tentu ada kesepakatan antara Emil dan Uu.
‘’Berbagi tugas itu harus, tetapi kewenangan tidak bisa dibagi,’’ ujar Rudi kepada Republika, Selasa (10/9). Kata dia, di tengah munculnya isu ‘ban serep’ terjadi rencana PPP bergabung ke Fraksi Gerindra di DPRD Provinsi Jabar.
Namun, diakui Rudi, idealnya PPP tidak bergabung ke Gerindra. Sebab, tutur dia, Gerindra bukan partai yang mengusung pasangan Emil-Uu dalam Pilgub 2018.
‘’Idealnya bergabung dengan partai yang mengusung Uu-Emil di Pilgub kemarin,’’ papar Rudi. Tetapi, imbuh dia, dalam dinamika politik kondisi tersebut sah-sah saja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
