REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) menjadi salah satu pihak yang hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait seleksi calon pimpinan (capim) KPK di Komisi III DPR RI, Selasa (10/9). IPW melontarkan sejumlah komentar yang menjelekkan KPK di rapat tersebut.
Alih-alih berbicara soal calon pimpinan KPK, Presidium IPW Neta S Pane yang kerap mengomentari kinerja polisi, kali ini justru mengomentari sistem KPK secara institusi. "Banyak sekali kebobrokan di KPK," kata Neta S Pane dalam rapat tersebut.
Neta memberikan empat contoh yang dianggapnya menjadi kebobrokan KPK. Pertama, Neta menyoroti kepastian hukum di KPK yang berjalan bertahun-tahun. Dalam hal ini, Neta menuding proses perkara ini sarat kebohongan publik.
Kedua, Neta menyebut, KPK tidak tertib administrasi dan tidak transparan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). KPK yang mendapat opini BPK Wajar dengan Pengecualian (WDP) menurut Neta menunjukkan adanya potensi di dalam KPK sendiri.
Ketiga, Neta mengungkit status Novel Baswedan. Menurut Neta, Novel Baswedan adalah tersangka pembunuhan, di mana kasus itu terjadi semasa Novel masih bertugas sebagai polisi di Bengkulu. "Jangan biarkan tersangka pembunuhan bercokol sebagau penyidik di KPK, nyatanya Novel tetap jadi penyidik kebal hukum," ujar Neta.
Keempat, Neta menyebut para pegawai KPK melakukan pembangkangan terhadap pemerintah. "Kenapa sikap semau gue ditunjukkan pegawai dan oknum KPK itu tidak lain karena tida ada kontrol terhadap KPK," ujar dia.
Soal seleksi pansel KPK, Neta tak memberikan kritik dan masukan sedikitpun. Neta malah meminta Komisi III DPR RI agar menutup diri atas kritik pihak-pihak atau kelompok masyarakat yang mengkritik proses seleksi calon pimpinan KPK.
"Kita berharap komisi III jangann meragukan hasil kerja pansel, jangan dengar omongan-omongan orang-orang KPK ICW LBH dan lain lain. Komisi 3 tutup kuping dan segera pilih 5 nama terbaik kemudian tetapkan," kata dia.
Dalam rapat dengar pendapat yang diselenggarakan DPR, Organisasi antikorupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), dan YLBHI yang selama ini mengkritik keras seleksi pimpinan KPK tidak hadir. Justru, IPW yang selama ini mengomentari kerja kepolisian justru hadir.
Selain IPW, ada dua organisasi lain, yakni Presidium Organisasi Kepemudaan Nasional (Poknas) dan Presidium Relawan Indonesia Bersatu. Organisasi Prsidium Relawan Indonesia Bersatu dalam rapat mengakui merupakan relawan Jokowi.
Seperti diketahui, proses seleksi KPK yang dilakukan oleh Pansel Capim KPK menuai kritik dari koalisi masyarakat. Kritik itu terkait anggota Pansel dan calon pimpinan yang diduga memiliki konflik kepentingan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika