REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah penduduk buta aksara di Indonesia kini sebesar 3,2 persen. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD Dikmas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Harris Iskandar ada lima hal yang menjadi variabel penduduk buta aksara.
Ia menjelaskan, dari hasil analisis yang dilakukan Kemendikbud, variabel pertama adalah berasal dari provinsi-provinsi di Indonesia bagian Timur. Harris mengatakan, khusus untuk Jawa dan Sumatera masyarakatnya sudah bisa membaca atau literate.
Selanjutnya, kata dia, penduduk buta aksara biasanya penduduk miskin. "Jadi kalau ada dari kuartal empat dan lima itu kelompok sosial ekonominya," kata Harris, Ahad (8/9).
Variabel selanjutnya adalah mereka hidup di perdesaan. Ia juga menjelaskan desa-desa tersebut biasanya terletak di wilayah yang sulit dijangkau. Selanjutnya adalah rata-rata dari mereka perempuan. Menurut dia, ini terjadi karena mereka adalah korban budaya patriarki yang mengedepankan laki-laki dalam banyak bidang.
Harris melanjutkan, variabel kelima berkaitan dengan usia. Kebanyakan dari mereka berusia di atas 45 tahun.
"Kalau di Indonesia itu di bawah 45 itu bahkan di zona merah sudah literate, sudah melek semua. Karena mungkin kesuksesan wajib belajar 12 tahun. Jadi usia produktif sampai 45 kita siap bersaing dengan negara lain," kata dia menjelaskan.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraaan, Abdul Kahar mengatakan saat ini cukup sulit untuk menurunkan lagi jumlah penduduk yang sebesar 3,2 persen itu. Hal tersebut, kata dia juga sudah didiskusikan oleh para ahli statistik.
"Kami bukannya pesimistis dengan angka itu, tapi diskusi kami dengan statistik itu berada pada angka yang sulit pergerakannya. Walaupun kita optimis di 2030 akan secara maksimal turun," kata Kahar.
Kahar mengungkapkan lima profil mendasar tersebut cukup kuat sehingga tidak bisa dengan mudah menurunkan jumlah penduduk buta aksara. Ia menjelaskan, salah satunya adalah faktor usia mereka yang di atas 45 tahun.
Ia menuturkan, penduduk buta aksara yang berusia di atas 45 tahun kendalanya sudah berkaitan dengan fisik dan daya ingat. "Secara interaksi pada kami, begitu mau diajarkan, permintaan mereka pertama itu kaca mata," kata Kahar.
Faktor geografis juga menjadi kendala pemerintah dalam memberantas buta aksara. Kahar menuturkan, penduduk buta aksara terdapat di desa yang terpencil dan sulit dijangkau. Begitu sampai di desanya, penduduk buta aksara tidak kemudian langsung dengan mudah ditemukan.
"Angka yang 3,2 persen ini bukan berarti gampang ditemukan karena berkumpul penduduk buta aksaranya, tidak. Boleh jadi satu dusun hanya ketemu satu atau dua orang. Ini menjadi PR yang paling besar bagi petugas kami di lapangan, karena posisinya begitu," kata Kahar.
Lebih lanjut, ia menjelaskan program-program yang sudah dilakukan oleh Kemendikbud untuk mengurangi angka penduduk buta akasara. Kemendikbud melakukan pemberantasan buta aksara dengan sistem blok atau klaster, yaitu memusatkan program di daerah-daerah padat buta aksara. Kemendikbud juga melaksanakan program paska buta aksara. Program tersebut di antaranya pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan pendidikan multikeaksaraan. KUM berorientasi pada pemeliharaan keberaksaraan dengan fokus keterampilan usaha mandiri.
Selain itu, Taman Bacaan Sekolah (TBS) juga menjadi hal yang digunakan untuk mempertahankan penduduk yang baru bisa membaca tadi. Sebab, menurut Kahar membaca adalah keterampilan dan harus selalu dilatih. Apalagi bagi mereka yang sudah berusia di atas 45 tahun.
"Kita bisa bayangkan, sudah diajarkan tapi sama sekali tidak ada teks yang terkomunikasi dengan pengelihatan mereka. Tidak ada TV, running text dan lainnya. Ini kan tidak membantu mereka mengingat apa yang sudah dia pelajari, jadi berpotensi untuk buta huruf kembali," kata Kahar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika