REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jawa Timur menyasar penambahan kepesertaan dari anggota Muslimat Nahdlatul Ulama Jatim. Hal ini mengingat saat ini masih banyak masyarakat yang belum menjadi anggota BPJS Kesehatan
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jawa Timur Handaryo mengatakan saat ini Muslimat NU Jatim memiliki 43 cabang dengan anggota yang cukup banyak. "Apalagi, Muslimat NU Jatim berencana akan membuka satu cabang satu klinik. Ini yang terus kami dukung demi mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan kepada masyarakat," katanya di sela kegiatan penandatangan nota kesalahan antara BPJS Kesehatan Jatim dan Mulismat NU Jatim di Kantor PWNU Jatim, Jumat (6/9).
Ia mengatakan Muslimat NU Jatim paling mengerti kondisi di lapangan, mengingat saat ini belum seluruh masyarakat terlindungi program jaminan kesehatan nasional (JKN).
"Nantinya, dengan keterlibatan Muslimat NU Jatim kami akan memilah masyarakat, apakah itu ikut anggaran pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau juga ikut mandiri," katanya.
Ia menjelaskan saat ini jumlah penduduk di Jatim sekitar 40 juta jiwa, akan tetapi yang menjadi peserta masih sekitar 28 juta. "Ini artinya potensinya masih banyak, dan diharapkan masyarakat bisa segera mendapatkan jangkauan pelayanan kesehatan," katanya.
Ketua Muslimat NU Jatim Masruroh Wahid mengatakan Jatim merupakan provinsi yang besar sehingga dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah itu, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
"Salah satunya peranan Muslimat NU supaya bermanfaat demi kepentingan umat dan masyarakat," katanya. Ia menjelaskan kalau masalah agama, hal itu universal, oleh karena itu bagaimana sekarang ini menyiapkan generasi bangsa yang hebat.
"Oleh karena itu, kami bersiap diri untuk menciptakan satu cabang satu klinik untuk memastikan supaya masyarakat dapat layanan prima demi membantu masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
