Jumat 06 Sep 2019 20:22 WIB

Jaringan Internet di Manokwari dan Sorong Masih Terblokir

Situasi keamanan di Papua Barat secara umum terus membaik.

Warga membersihkan puing sisa kerusuhan di salah satu gedung yang terbakar di Manokwari, Papua Barat, Selasa (20/8/2019). Pascakerusuhan yang terjadi pada Senin (19/8), kondisi Manokwari sudah kondusif dan warga mulai melakukan aktivitas di ruang publik.
Foto: Antara
Warga membersihkan puing sisa kerusuhan di salah satu gedung yang terbakar di Manokwari, Papua Barat, Selasa (20/8/2019). Pascakerusuhan yang terjadi pada Senin (19/8), kondisi Manokwari sudah kondusif dan warga mulai melakukan aktivitas di ruang publik.

REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Jaringan internet dan data seluruh operator di wilayah Manokwari dan Sorong, Papua Barat, hingga saat ini masih terblokir pascaricuh beruntun sejak 19 hingga 21 Agustus. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Barat, AKBP Mathias Krey di Manokwari, Jumat (6/9), menyebutkan data internet di sebagian besar wilayah sudah buka sejak 5 September 2019, setelah sebelumnya mengalami lumpuh total.

"Sekarang tersisa Manokwari, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Fakfak kabarnya sudah, begitu juga Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak," kata Mathias.

Baca Juga

Wilayah Manokwari dan Sorong, ujar Krey, saat ini masih terus dipantau. Beberapa hari ini, hoaks dan ujaran provokasi serta penghasutan masih cukup tinggi di dunia maya.

Pemblokiran dilakukan sebagai upaya untuk membendung agar tidak berdampak terhadap situasi keamanan di daerah itu. Ia berharap, masyarakat memahami situasi ini dan bersabar agar situasi keamanan Papua Barat segera pulih seutuhnya.

"Kita semua menerima dampak dari pemblokiran ini. Kecuali masyarakat punya jaringan wifidari operator tertentu, untuk data operator semua kita kena, termasuk saya," ujarnya.

Ia mengemukakan, saat ini situasi keamanan di Papua Barat secara umum terus membaik. Termasuk, Manokwari meskipun masih ada gelombang massa yang menyuarakan referendum untuk Papua.

"Isunya sudah mengarah ke disintegrasi, bagi negara ini masalah serius. Provokasi cukup kencang di dunia maya, termasuk hoaks yang terus dihembuskan dari dalam dan luar negeri," ujar Kabid Humas lagi.

Kapolda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Herry Rudolf Nahak pada kesempatan sebelumnya mengungkapkan, berdasarkan data Kominfo ada lebih dari 500 ribu kanal atau URL yang menyebar berita bohong, penghasutan dan provokasi.

"Informasi tak benar bersifat provokasi banyak beredar. Pemblokiran internet dilakukan untuk membendung sehingga tidak berdampak buruk untuk kita di sini," sebut Kapolda.

Pantauan Antara, hingga Jumat (6/4), masih ada aksi di wilayah Amban, Manokwari. Selain menolak ujaran berbau rasis di Surabaya, massa terus meneriakkan referendum.

Meskipun demikian, situasi keamanan di daerah tersebut tetap kondusif. Aparat keamanan dari Polri dan TNI melakukan blokade secara ketat sehingga massa hanya berorasi di satu titik.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement