REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong DPRD Kota Malang untuk menjadi pusat percontohan antikorupsi di Indonesia. Kejadian yang sempat memboyong seluruh anggota DPRD Kota Malang di tahun lalu harus menjadi pembelajaran.
Wakil Ketua KPK RI, Laode M Syarif mengatakan, Kota Malang sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan antikorupsi. Apalagi saat ini anggota DPRD masih terbilang baru.
"Kertasnya masih putih. Ada pelajaran yang tidak baik di masa lalu, sehingga untuk maju ke depan itu jadikan momentum ke depan, karena punya potensi luar biasa," ujar Laode kepada wartawan seusai pembekalan antikorupsi di Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (6/9).
Menurut Laode, DPRD Kota Malang harus membantu Wali Kota untuk melakukan perbaikan di semua lini. Tidak hanya merencanakan anggaran, tapi juga pengawasan dan pembuatan regulasi. Dari ketiga aspek ini, Laode berharap, Kota Malang dapat menjadi percontohan antikorupsi setidaknya di tingkat Jawa Timur (Jatim) terlebih dahulu.
Laode juga mengingatkan, pihaknya akan segera mendatangi Kota Malang apabila menerima laporan korupsi. Meski demikian, Laode berharap, tidak ada lagi kejadian tersebut di Kota Malang. "Kita berharap tidak ada lanjutan kasus. Kurang apa lagi kasusnya? Nanti, mereka datang ke KPK itu sebagai tamu, bukan sebagai orang yang dipanggil paksa," tambahnya.
Ketua Sementara DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika menegaskan, pihaknya akan berusaha mengembalikan marwah Kota Malang kembali. Anggota legislatif akan bekerja keras dan berkomitmen sebagai lembaga antikorupsi. "Ke depan kami yakin bahwa dengan arahan KPK, kami akan lebih baik," tegas Made.
Di pembekalan kali ini, Made mengaku, mendapatkan banyak masukan dari KPK. Beberapa di antaranya terkait pengawasan, penganggaran dan regulasi. Pihaknya juga berkomitmen akan terus berkonsultasi dengan KPK untuk lebih baik. "Nanti kami ingin menjadi tamu kehormatan ke KPK untuk kunker, kami tidak ingin menjadi tamu yang tidak terhormat untuk KPK," tambahnya.
Di kesempatan lain, Wali Kota Malang Sutiaji juga menyampaikan dukungannya dengan segala program kegiatan yang dilaksanakan oleh KPK RI. Ia berjanji Kota Malang akan terus berupaya memperbaiki diri dan berbenah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang antikorupsi. Hal ini sesuai dengan tujuan kampanye KPK pada kegiatan //roadshow// yang dilakukan KPK di halaman Balaikota Malang, Jumat (6/9).
Menurut Sutiaji, pelaksanaan //roadshow// di Kota Malang akan menjadi motivasi serta inspirasi bagi Kota Malang. Dalam hal ini agar dapat terus belajar menjalankan e-goverment yang bersih. Untuk itu, ia berharap, sosialisasi KPK dapat terus dilakukan sehingga praktek korupsi di Kota Malang dapat menghilang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
