REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA -- Ancaman kabut asap atau jerubu akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum usai. Kota Palangkaraya kembali diselimuti kabut asap dalam beberapa hari terakhir. Karena kabut asap yang terlalu tebal, aktivitas penerbangan di Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya pun terganggu.
Eksekutif General Manager PT Angkasa Purat II Kantor Cabang Bandara Tjilik Riwut Siswanto mengatakan, jarak pandang di area bandara di bawah normal pada Kamis (5/9) pagi. "Tadi pagi pesawat Garuda batal mendarat karena jarak pandang hanya 600 meter, padahal standar minimal 800 meter," kata Siswanto di Palangkaraya, Kamis.
Akibat kejadian itu, pesawat Garuda yang siap mendarat mengalihkan penerbangan ke Balikpapan dan baru mendarat di Bandara Tjilik Riwut sekitar pukul 10.30 WIB. Pesawat Garuda kemudian terbang menuju Jakarta sekitar pukul 11.30 WIB.
"Jadi, karena adanya kendala landing, penumpang harus menunggu di bandara selama tiga jam," kata Siswanto.
Kondisi itu dikeluhkan para penumpang yang ingin berangkat dengan tujuan Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia. "Saya ada kegiatan di Jakarta dan tidak boleh terlambat. Jadi, saya harapkan pesawat bisa segera mendarat dan kemudian langsung berangkat," ujar Rachmat.
Penumpang lainnya, Yulianto, berharap permasalahan kabut asap bisa segera ditangani. "Kejadian ini sangat merugikan," kata dia.
Kota Palangkaraya kembali diselimuti kabut asap karena selama dua pekan terakhir hujan tak turun. Kabut asap muncul akibat maraknya kebakaran lahan di wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah itu.
Di Kalimantan Barat (Kalbar), Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio-Pontianak Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, sebanyak 935 titik panas kembali terpantau di sejumlah kabupaten/kota. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio-Pontianak Erika Mardiyanti menjelaskan, menurut hasil pengolahan data citra satelit Lapan mulai 4 September 2019 pukul 07.00 WIB hingga 5 September 2019 pukul 07.00 WIB, sebanyak 935 titik panas itu paling banyak berada di Kabupaten Ketapang, yakni sebanyak 452 titik panas atau meningkat dari sebelumnya sebanyak 433 titik panas.
Titik panas terbanyak selanjutnya berada di Kabupaten Sanggau dengan jumlah 119 titik panas, Sintang 117 titik panas, Sekadau 60 titik panas, Kapuas Hulu 46 titik panas, dan Kayong Utara 41 titik panas. Sementara, di Kota Pontianak dan Singkawang tidak ditemukan titik panas.
Ia menambahkan, berdasarkan analisis parameter cuaca, sebagian besar wilayah Kalbar rawan terjadi karhutla dalam sepekan ke depan. Erika mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang sifatnya membakar karena bisa berdampak meluas hingga terjadinya kebakaran hutan dan lahan. "Ini karena cuaca yang panas dan kering," ujar dia.
Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Pontianak, Kalbar. Jokowi dalam kesempatan itu meminta Pemerintah Provinsi Kalbar untuk menangani bencana asap dan memastikan kebakaran tidak meluas.
Berdasarkan data Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Kalbar menyumbang separuh dari seluruh titik panas yang terdeteksi di Indonesia. Ada sekitar 2.429 titik panas di Kalbar dari total 4.847 titik panas di Indonesia (data per Kamis sore).
"Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur bahwa jangan sampai kabut asap meluas karena ganggu penerbangan dan mengganggu ekonomi," kata Jokowi di Pontianak, Kamis (5/9).
Presiden menambahkan, salah satu upaya pemerintah untuk menekan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan adalah dengan membagikan sertifikat pengelolaan tanah adat kepada masyarakat. Harapannya, ujar Jokowi, agar masyarakat adat ikut menjaga tanah warisan leluhur mereka dan memastikan kejadian kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi. "Supaya mereka bisa menjaga lahannya masing-masing, supaya tidak terbakar," kata Presiden.
Jokowi menilai Pemprov Kalimantan Barat sudah cukup tegas terhadap perusahaan pemilik hak kelola lahan yang terindikasi melakukan pembakaran lahan. Dia menuturkan, sudah ada 97 perusahaan yang diberi peringatan dan 19 perusahaan yang izinnya dibekukan. Jokowi memberikan pernyataan tersebut setelah menyerahkan surat keputusan (SK) redistribusi tanah objek reforma agraria (TORA) hutan dan sertifikat hak atas tanah kepada warga Pontianak.
Sebanyak 3.937 warga Kota Dumai, Riau, mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kualitas udara tercemar asap karhutla. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Dumai Hafidz Permana mengatakan, pendataan jumlah warga dewasa dan anak terserang sakit akibat asap berdasarkan kunjungan di semua fasilitas kesehatan atau puskesmas yang tersebar di tujuh kecamatan daerah ini selama Agustus 2019.
Pada September ini, jumlah kunjungan pasien ISPA sudah mencapai 813 orang dengan rata-rata 150 hingga 200 orang berobat guna mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk menghadapi bencana kabut asap, Dinkes Dumai sudah membagikan 100 ribu masker ke 10 puskesmas untuk mengantisipasi dampak lebih buruk atau makin banyak orang terganggu kesehatannya.
"Seluruh puskesmas di tujuh kecamatan sudah diarahkan segera menyebar masker karena kita lihat udara diselimuti asap dan bisa membahayakan kesehatan," katanya.
Kualitas udara Kota Dumai dalam sebulan terakhir terus dicemari kabut asap atau jerubu sisa pembakaran lahan, terutama di kawasan pinggir dan rawan, seperti di Kecamatan Bukit Kapur dan Medang Kampai, sedang di perkotaan tampak tipis. Dinkes juga merekomendasikan Dinas Pendidikan setempat agar sekolah menyesuaikan proses belajar mengajar anak didik dan tidak terpapar asap.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Afrilagan menjelaskan, berdasarkan data BMKG, ada 60 titik panas di Riau.Tim satgas darat karhutla, kata dia, turun ke dua lokasi, yaitu di Kelurahan Gurun Panjang perbatasan Teluk Makmur dan Bukit Timah di Jalan Santri untuk melakukan pemadaman lahan. "Kondisi di lapangan api nihil, tapi titik asap menyebar," kata Afrilagan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika