CIREBON, AYOBANDUNG.COM -- Rencana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Jabar) dinilai harus berbasis kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Faktor sosio-kultural hingga aspek keamanan dari potensi bencana alam harus menjadi atensi utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Akademisi dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gunung Jati (UGJ) Cirebon, Khaerudin Imawan mengatakan perencanaan berbasis kepentingan dan kebutuhan masyarakat dipandang penting demi menghindari resistensi publik.
"Community action plan penting dilakukan dulu sebelum pembangunan dilakukan," katanya, Kamis (5/9/2019).
Pria yang tengah menempuh pendidikan S3 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini memandang, wacana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jabar bukanlah sebuah kelatahan dari rencana pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Dia mengingatkan, pemindahan pusat pemerintahan Jabar telah direncanakan dalam rancangan pembangunan jangka menengah dan panjang. Konsep ini juga tertuang dalam rencana pembangunan di tiga kawasan strategis, salah satunya di kawasan segitiga rebana (Cirebon-Majalengka-Patimban).
AYO BACA : Jabar Bakal Bentuk 5.000 Pusat Digital Desa
"Bukan sebatas isu strategis, tapi sudah rencana. Hanya memang harus ada yang digarisbawahi terkait kesiapan itu, terutama masyarakatnya," ungkap pria yang akrab disapa Khae ini.
Menurut dia, kesiapan masyarakat penting diperhatikan agar tak menimbulkan polemik dan berdampak pada resistensi publik terhadap kebijakan-kebijakan pemprov.
Resistensi yang tinggi dikhawatirkan akan berimplikasi pada turunnya kepercayaan publik terhadap aparatur sipil pemprov. Sejauh ini, dia mengamati resistensi atas rencana itu masih minim.
Namun, dia mengingatkan, pemprov tetap harus memetakan rencana itu secara geopolitis dan geostrategis. Pemprov, menurutnya, harus mengamati kawasan yang dipilih sebagai pusat pemerintahan baru mampu menopang diri sebagai kota baru dengan aspek geografis dan sosio-kultural lainnya.
"Kawasan baru itu harus minim persoalan sosial, tingkat kerukunannya juga harus baik, secara sosial budaya masyarakatnya juga harus siap menerima keberagaman, dan yang juga penting adalah wilayahnya luas," bebernya.
AYO BACA : Anak Desa di Jabar Bakal Dilatih Jadi Youtuber
Dia menilai, dari tiga daerah yang digaungkan sejauh ini, Kabupaten Majalengka menjadi daerah yang lebih memungkinkan dibuat struktur kota baru. Terlebih, potensi bencana seperti banjir di Majalengka minim.
Selain itu, hal paling krusial adalah memperhatikan aspek pemerataan pembangunan. Bila selama ini Wilayah Cirebon, dengan Majalengka di dalamnya, kerap menjadi domain kedua pembangunan Pemprov Jabar, momen ini tepat digunakan untuk meratakan pembangunan se-Jabar.
"Pemerataan pembangunan penting supaya berdampak. Tidak lagi Bandung-sentris dan Priangan-sentris yang selama ini dilakukan, tapi benar-benar merata," cetusnya.
Dia menambahkan, pemilihan kawasan administratif baru harus berpengaruh positif. Alasan kepadatan hingga meningkatnya tingkat polusi di Bandung dianggap tepat sebagai alasan pemindahan pusat pemerintahan provinsi.
Hanya, persoalan kepadatan dan kemacetan di ibu kota provinsi sekarang yang disebutnya sebagai beban rutinitas, tidak boleh membebani pula daerah-daerah sekitar pusat pemerintahan yang baru kelak. Dia menyontohkan Bekasi, Tangerang, Depok, dan sekitarnya, yang terdampak beban rutinitas Jakarta dan Bandung.
"Maka, harus ada solusi untuk menangani beban rutinitas yang pelik ini bila pusat pemerintahan dipindah ke daerah baru kelak," ujarnya.
Beban rutinitas menjadi efek negatif yang akan dirasakan masyarakat, di samping meningkatnya perekonomian daerah sekitar pusat pemerintahan yang baru.
Terakhir, Khae mengingatkan, pemindahan pusat pemerintahan harus sesuai aturan perundang-undangan. Menurutnya, bila kajian pemindahan sudah matang, respon lembaga legislatif pun akan mudah.
AYO BACA : Pemprov Jabar Fokus Pengerjaan 30 Proyek Strategis
Ikuti Whatsapp Channel Republika
