REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tokoh lintas agama menyeru umat untuk menjaga Papua sebagai tanah damai. Seruan disampaikan di Jayapura dalam pertemuan yang diinisiasi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Papua dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua.
Seruan ini disampaikan menyusul demonstrasi menolak rasisme yang berujung rusuh di Jayapura, Kamis, 29 Agustus 2019 lalu.
Wakil Ketua Sinode GKI di tanah Papua, Pendeta Hizkia Rollo menegaskan komitmen Papua sebagai tanah damai. Umat tidak boleh mengalah pada strategi dan cara apapun. Apapun alasan dan kepentingannya, pimpinan agama harus tetap menjadikan Papua tanah damai.
“Kita para tokoh lintas agama menyatakan sikap bahwa damai dan kerukunan adalah harga mati," ujar Hizkia Rollo dalam keterangan yang didapat Republika.co.id, Kamis (5/9).
Uskup Jayapura, Leo Laba Ladjar juga menyampaikan ajakan dan imbauan senada. Dia mengajak seluruh umat untuk membangun komunitas basis. Basis ini bukan hanya untuk satu suku, melainkan yang berdekatan.
"Rukun dulu, bangun kerukunan. Kerukunan dan kedamaian jangan hanya membatasi diri pada satu agama atau suku, tapi pada siapapun yang membutuhkan," ujar Leo.
Lebih lanjut, Uskup Leo pun berpesan bahwa rasisme, kecurigaan, dan komunalisme adalah hal yang perlu diberikan perhatian khusus. Masyarakat dan pemerintah perlu melihat hal ini lebih jauh, agar masalah yang muncul benar-benar dapat diatasi secara mendasar dan tuntas.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Amsal Yowei, menyampaikan bahwa rapat koordinasi yang dihadiri 40 peserta ini selain merupakan agenda rutin kali juga digelar khusus untuk menyikapi kondisi sosial di Papua.
Menurut dia, kedamaian agak terganggu, sehingga perlu mengundang berbagai pihak pemerintah dan tokoh lintas agama untuk membahas hal tersebut dan menghasilkan seruan atau rekomendasi. “Koordinasi harus terus dibangun antartokoh lintas agama agar suasana Papua tetap damai dan kondusif,” ujar Kakanwil.
Pada kesempatan yang sama, Ketua FKUB Papua, Pdt Lipius Biniluk menyesalkan bahwa umat yang dilayani dan diseru dari atas mimbar-mimbar keagamaan dapat melakukan tindakan anarkis.
Dia mengajak para tokoh lintas agama untuk merenungkan dan memperbaiki pengajaran dan pembentukkan karakter umat. “Pencegahan ada di tangan kita selaku tokoh lintas agama,” tutur dia.
Sikap proaktif dan dedikasi yang tinggi, menurut dia, sangat dibutuhkan dari tokoh lintas agama. Selain kesibukan internal masing-masing agar ada kepedulian bersama dalam menyikapi persoalan ini.
Dalam pertemuan yang dihadiri pengurus dan anggota FKUB Provinsi Papua, tokoh lintas agama, akademisi perguruan tinggi negeri dalam lingkup Kementerian Agama, hingga jajaran pejabat pada Kantor Wilayah Kemenag Papua dihasilkan beberapa seruan. Isi seruan itu sebagai berikut:
- Tokoh lintas agama menghimbau seluruh elemen masyarakat agar menjaga dan mempertahankan “Papua Tanah Damai”
- Doa dan puasa lintas agama pada 6 September 2019
- Menolak demonstrasi pada situasi dan kondisi saat ini di Papua, karena berisiko pada anarkisme
- Menolak rasisme antarelemen masyarakat di Indonesia
- Asrama mahasiswa agar dikelola oleh kepala asrama yang juga bertugas administratif dan membina, dan perlu ada asrama bersama mahasiswa lintas semua suku, agama dan ras
- Tokoh lintas agama di Tanah Papua meminta agar Menteri Komunikasi dan Informatika membuka pembatasan akses internet di Papua.
Seruan ini ditandatangani oleh Ketua PGGP Papua Pdt. M.P.A. Maury, Uskup Jayapura, Uskup Leo Laba Ladjar, OFM, Sekretaris MUI Provinsi Papua Saifullah, Ketua PHDI Provinsi Papua I Komang A Wardana.
Ada pula Majelis Buddhayana Indonesia Ponco Winata, Wakil Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua H Musa Rumbaru, Ketua FKUB Provinsi Papua Pdt Lipiyus Biniluk, Wakil Ketua STAKPN Burere Sentani A Aninam, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Pdt Amsal Yowei.
Ikuti Whatsapp Channel Republika