REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto membantah bahwa pemerintah meminta bantuan Amerika Serikat terkait kasus Papua dan Papua Barat. Menurutnya, permasalahan Papua merupakan urusan Indonesia yang tidak mungkin negara lain ikut campur urusan negara lainnya.
"Indonesia menganut bebas aktif, tetapi kita tidak ingin urusan dalam negeri kita di campuri negara lain, ini kan urusan kita," ujar Wiranto di Gedung Kemenkopolhukam, Selasa (3/9).
Ia mengatakan, konflik di Papua merupakan urusan rumah tangga Indonesia. Papua dan Papua Barat pun termasuk bagian sah dari timurnya Indonesia seperti wilayah yang lain.
"Misal terjadi di Madura, masa saya minta tolong Prancis. Terjadi kerusuhan di Banten, minta Arab Saudi minta tolong enggak bisa, selesaikan sendiri, ada permasalahan kita selesaikan sendiri. Jadi itu nggak benar," tutur Wiranto.
Menurut dia, prinsip ini juga berlaku jika ada konflik di daerah lain. Wiranto menegaskan, pemerintah tidak akan meminta bantuan negara lain dalam menyelesaikan konflik di Indonesia.
Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut, adanya dukungan dari Amerika Serikat terhadap kedaulatan Republik Indonesia di Papua dan Papua Barat.
Pernyataan itu disampaikan usai menerima kunjungan pejabat baru dari Kementerian Luar Negeri AS (Assistant Secretary of State for Sast Asian and Pacific Affairs) ke Kantor Staf Presiden (KSP), Senin (2/9) siang.
"Yang sama-sama kita inginkan adalah kita juga ingin (ada) support Amerika (Serikat) atas kondisi yang terjadi di Papua. Dan beliau sangat support tentang kedaulatan (RI)," ujar Moeldoko di kantornya.
Dukungan yang dimaksud Moeldoko, antara lain adalah dari sisi diplomatik untuk menjaga stabilitas kondisi di Papua dan Papua Barat. Apalagi, ujar Moeldoko, AS berkepentingan terhadap kegiatan ekonomi di Papua. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan asal AS yang beroperasi di Mimika, Papua. "Intinya bahwa Amerika memberikan dukungan penuh," kata Moeldoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika