REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Pleno DPP Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab menegaskan mosi tidak percaya yang dilayangkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto masih akan terus berlanjut. Bahkan, para pengurus pleno akan membuat Petisi Rakyat untuk menilai kepemimpinan Airlangga dalam memimpin Partai Golkar.
"Petisi ini kita maksudkan untuk menyerap aspirasi rakyat dan bagaimana persepsi rakyat yang memilih Partai Golkar terhadap kepemimpinan Partai Golkar di bawah Ketua Umum Airlangga Hartarto. Kami akan siapkan semua point-point Petisinya, sehingga memudahkan rakyat untuk memahami tujuan dan substansi daripada Petisi tersebut," ujar Sirajuddin dalam siaran pers, Selasa (3/9).
Sirajuddin menuturkan, pihaknya akan mengajak seluruh elemen muda Partai Golkar diseluruh Indonesia, untuk ikut terlibat dan aktif mendukung gerakan Petisi ini. Petisi akan digelar minimal pada 10 provinsi di Indonesia. Pihaknya akan menjemput bola dalam melakukan Petisi Rakyat ini. Pihaknya juga akan road show ke 10 (sepuluh) Provinsi di Indonesia dengan melibatkan para kaum milenial Partai Golkar untuk berpartisipasi aktif.
"Dari Petisi ini kita akan tahu bagaimana penilaian rakyat atas kepemimpinan Airlangga selama ini," jelasnya.
Lanjut Sirajuddin, situasi Partai Golkar saat ini sudah masuk level mengkhawatirkan. Kepemimpinan Airlangga, semakin menjauhkan Partai Golkar sebagai partai modern, partai yang menjunjung tinggi asas keterbukaan, demokratisasi serta aspiratif. "Realita ini tidak bisa kita tutup-tutupi lagi. Rakyat pemilih Partai Golkar harus tahu, bagaimana buruknya tata kelola dan manajemen Partai," tegas Sirajuddin.
Menurut Sirajuddin, dalam sejarah Partai Golkar, baru kali ini Ketua Umum Partai Golkar mendapatkan mosi tidak percaya dari pengurus. Mosi tidak percaya diberikan karena Airlangga lebih dari satu tahun lebih tidak melaksanakan Rapat Pleno ditingkat DPP Partai Golkar.
"Semua kebijakan yang diambil oleh Airlangga, diputuskan oleh segelintir orang tanpa melewati mekanisme rapat yang diatur dalam Tata Kerja Partai Golkar. Ini jelas melanggar AD/ART Partai Golkar. Sikap seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut," tutup Sirajuddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika