REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun, menyatakan hanya PDIP yang saat ini solid mendukung pemerintah soal rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Dukungan parpol koalisi pendukung pemerintah pun saat ini terbelah antara setuju dan tidak setuju.
"Dari hasil survei yang kita temukan, bukan hanya rakyat saja yang harus yakin soal rencana ini, tetapi elite parpol harus meyakinkan konstituennya. Kami lihat yang solid mendukung itu kalau dari koalisi pemerintah baru PDIP, " ujar Rico usai memaparkan survei atas persepsi masyarakat terhadap rencana pemindahan ibu kota negara di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/9).
Sementara itu, dukungan sesama parpol koalisi pemerintah, disebutnya masih relatif abu-abu. Hal ini tampak dari adanya gap antara yang setuju dan tidak setuju di Partai Golkar, PKB dan Nasdem.
Meski selisih antara pihak yang setuju dan tidak setuju tidak banyak, akan tetapi Rico mengingatkan potensinya bisa membesar. Pertimbangannya, kata dia, pemilu digelar lima tahun sekali sementara rencana untuk memindahkan fisik ibu kota negara tidak akan selesai dalam kurun waktu 1-2 tahun saja.
"Kalau ternyata persentase konstituen dari parpol pendukung pendukung Jokowi maupun yang tidak dukung membesar, maka ada hukuman politik di 2024 nanti oleh para konstituen kepada parpol sehingga ini perlu diperhatikan oleh Jokowi dan parpol yang bersangkutan," jelas Rico.
Dia lantas merinci hasil survei Median terhadap konstituen lima parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Lima parpol pendukung pemerintah itu merupakan yang lolos ke DPR RI.
Hasilnya, sebanyak 45,3 persen konstituen pemilih PDIP menyatakan sepakat dengan pemindahan ibu kota, sedangkan 39,7 persen menyatakan tidak sepakat. Kemudian, 47,3 persen konstituen Partai Golkar tercatat tidak setuju dengan pemindahan ibu kota dan 31,6 persen konstituen menyatakan setuju.
Untuk konstituen Nasdem, jumlah yang sepakat versus tidak sepakat dengan pemindahan ibu kota seimbang. Sebanyak 40,4 persen konstituen Nasdem menyatakan sepakat dan 40,6 persen konstituen menyatakan tidak sepakat ibu kota dipindah ke Kaltim.
Kemudian, sebanyak 49 persen konstituen PKB tidak memberikan jawaban atas rencana ini. Sebanyak 25 persen konstituen PKB menyatakan sepakat dan 26 persen konstituen PKB menyatakan tidak sepakat dengan rencana pemerintah.
Sebanyak 35 persen konstituen PPP menyatakan tidak sepakat dengan rencana pemindahan ibu kota. Sementara sebanyak 32 persen konstituen PPP menyatakan sepakat dan sisanya 33 konstituen tidak memberikan jawaban.
Sementara itu, dari sebanyak 57,6 persen konstituen Partai Gerindra menyebut tidak sepakat dengan rencana pemindahan ibu kota. Sebanyak 25,9 persen pemilih Gerindra menyatakan setuju dengan pemerintah dan 16,5 psrsen tidak menjawab.
Sebanyak 50 persen konstituen Partai Demokrat tidak sepakat dengan rencana pemindahan ibu kota, sebanyak 38 persen sepakat dan 12 persen menyatakan tidak menjawab.
Lalu, sebanyak 55,5 persen konstituen PKS tidak sepakat dengan rencana memindahkan ibu kota, sebanyak 15 persen setuju dan 29,5 psrsen menyatakan tidak menjawab.
"Untuk PAN, sebanyak 60 persen konstituen menyatakan tidak sepakat dengan rencana pemerintah, sebanyak 28 persen sepakat dan 12 persen menyatakan tidak menjawab, " tambahnya.
Menurut Rico, survei Median melibatkan 1.000 responden dengan margin of error 3,09 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei digelar pada 26-30 Agustus 2019. Adapun penentuan sampel dibagi secara proporsional menggunakan metode multistage random sampling.
Ikuti Whatsapp Channel Republika