REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan daerah agar tidak semata-mata berharap dana transfer dari pusat untuk pembangunan. Karena, menurutnya, jumlah dana yang ditransfer oleh pusat semakin lama akan semakin kecil.

"Negara punya beban rutin seperti gaji pegawai. Meski jumlahnya tidak bertambah, tetapi tunjangannya macam-macam dan terus naik. Ini akan mempengaruhi dana transfer ke daerah," katanya saat bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat di Sumbar, Senin (2/9).

Di tambah lagi menurutnya, semakin lama pemerintah harus menurunkan nilai pajak untuk bisa bersaing dengan negara lain sehingga pendapatan daerah akan semakin kecil. Hal itu harus diimbangi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga pembangunan dan kemakmuran tetap bisa diraih.

"Program pemerintah seperti membangun infrastruktur hanya mendukung sekitar 18 persen dari peningkatan kemakmuran masyarakat. 82 persen lagi adalah peran dari pengusaha dan masyarakat sendiri," katanya.

"Artinya segala potensi di daerah harus dimaksimalkan untuk bisa memakmurkan masyarakat," ujarnya menambahkan.

Dengan demikian, lanjut dia, dukungan perguruan tinggi untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dibutuhkan. Salah satu caranya harus dicarikan sebuah produk yang bernilai tinggi di daerah dan laku di pasaran untuk menyokong pendapatan masyarakat.

Pemerintah menurutnya tinggal membantu, misalnya dengan menyediakan bibit unggul sehingga tujuan bisa tercapai dengan baik.

Sementara itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan daerah itu sudah mendapatkan banyak bantuan dari pusat terutama untuk pembangunan infrastruktur. Ia berharap ke depan Sumbar akan semakin maju dengan dukungan dari semua pihak termasuk dari pusat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika