Sabtu 31 Aug 2019 00:57 WIB

Bappeda Jabar Sebut Pemindahan Pusat Pemerintahan Sudah Dikaji

Rencana pemindahan pusat pemerintahan Jabar melalui proses dan kajian komprehensif

Rep: ayobandung.com/ Red: ayobandung.com

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM--Rencana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat diakui sudah melalui proses dan kajian komprehensif. Termasuk kajian kelayakan tiga daerah usulan, yakini  Tegalluar (Kabupaten Bandung), Walini (Kabupaten Bandung Barat), dan Segi Tiga Rebana (Kabupaten Majalengka). 

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jabar, Taufiq Budi Santoso. Urgensi pemindahan pusat pemerintahan Jabar, kata Taufiq, adalah tuntutan peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Alasan mendasar adalah efektivitas dan efisiensi pelayanan, mengingat lokasi kantor Pemerintahan Pemprov Jabar masih terpisah. Selain itu, adanya keunggulan konektivitas kawasan dengan adanya pembangunan Kereta Cepat, BIJB, Tol Cipali, dan Tol Cisumdawu," kata dia, Jumat (30/8/2019).

AYO BACA : Ridwan Kamil: Bukan Ibu Kota Jabar yang Pindah, Tapi Pusat Pemerintahan

Selain efektivitas dan efisiensi, Taufiq mengatakan pemindahan pusat pemerintahan juga dilakukan untuk mengurangi beban Kota Bandung. Dengan memindahkan pusat pemerintahan, Jabar diharapkan akan memiliki kota baru yang berkualitas, modern, dan berkelanjutan. 

Dia memaparkan, rencana pemindahan pusat pemerintahan Jabar sudah ada sebelum masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Hal tersebut diketahui melalui adanya kajian Pusat Pemerintahan Walini yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Jabar.

AYO BACA : Ridwan Kamil Ungkap Pemindahan Ibu Kota Jabar ke 3 Daerah Ini

“Sudah ada (sebelum masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu), diwujudkan dengan kajian Pusat Pemerintahan Walini oleh Disperkim. Dengan adanya dinamika perkembangan infrastruktur, dikaji opsi selain walini,” kata Taufiq.

Dirinya mengaku, Bappeda Jabar sudah mengkaji ketiga derah tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Mulai dari daya dukung lingkungan dan lahan, sosial, serta hukum.

“Bappeda bersama Disperkim tengah mengkaji opsi-opsi terpilih. Selain itu, Bappeda juga sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten-kabupaten yang akan menjadi lokasi kajian. Sehingga, kami mengantungi data yang komprehensif,” jelas Taufiq.

AYO BACA : Dewan Tak Merasa Dukung Pemindahan Ibu Kota Jawa Barat

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ayobandung.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ayobandung.com.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement