REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013 dan 2013-2018 Ahmad Heryawan atau Aher menilai Kawasan Kertajati, di Kabupaten Majalengka, cocok untuk dijadikan daerah baru pengganti Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Kertajati lebih baik dibandingkan ke Tegalluar.
"Saya memilih antara, dibandingkan Tegalluar itu berarti melebarkan Kota Bandung, ya mendingan membentuk kawasan baru di Kertajati ya. (Kalau disuruh memilih) ya memilih Kertajati," kata Aher, ketika dimintai tanggapan tentang rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung ke daerah lainnya, di Bandung, Jumat.
Aher mengatakan saat menjabat sebagai Gubernur Jabar dan dilakukan pembahasan rencana pemindahan ibu kota provinsi, ia lebih cenderung memilik Kawasan Walini yang berada di KM 105 dan 106 Tol Purbaleunyi.
"Waktu itu kalau saya dulu cenderung ke Walini di KM 105 dan 106, tapi sekarang itu kan menjadi bagian pengembangan Kereta Cepat Bandung Jakarta. Kawasan itu ada di tengah-tengah antara Bandung-Jakarta dan di situ pendekatan pariwisata sehingga kunjungan domestik dan luar negeri akan dahsyat," kata dia.
Sementara untuk Kawasan Tegalluar, kata Aher, wilayah tersebut dipastikan akan menjadi bagian pengembangan Bandung Raya.
Menurut dia, rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (Jabar) dari Kota Bandung ke daerah juga sempat dibahas pada masa kepemimpinannya.
"Sempat dibahas waktu itu, saya pemikiran begitu. Bandung sudah padat maka harus ada sebuah ikhtiar yang tidak mengurangi kehebatan Kota Bandung tapi justru menambahkan dengan melahirkan kawasan baru," kata Aher.
Menurut Aher, saat menjabat sebagai Gubernur Jabar, ia telah mengumpulkan sejumlah pihak untuk merancang sebuah kota atau kawasan baru di Kawasan Walini, yang saat ini menjadi wilayah persinggahan atau Transit Oriented Development/TOD Walini.
Saat itu usulan pemindahan ibu kota provinsi Jabar di tingkat provinsi sudah sangat matang tetapi mentok dengan berbagai peraturan dan kepentingan yang ada di pihak pusat dan swasta.
"Ketika kita merancang kepentingan itu sudah bagus tapi tempatnya milik PTPN, PTPN perlu izin dari kementerian. Pembangunannya melibatkan berbagai pihak, termasuk APBN, komunikasi di situ tidak lancar, khususnya dengan PTPN waktu itu enggak ketemu dengan PTPN. Beda kepentingan dan kita enggak punya lahan, jadi sulit," kata dia.
Aher menyatakan tidak mempermasalahkan rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung ke daerah lainnya. Terutama jika hal tersebut menyangkut pemerataan ekonomi.
"Kalau kemudian pada pemikiran harus ada kawasan baru untuk memecah kepadatan penduduk dan pemerataan ruang lingkup ekonomi itu disertai dengan pemindahan ibu kota Jabar, saya kira itu enggak ada masalah ," kata Aher.
Politisi PKS ini menambahkan jika rencana pemindahan ibu kota provinsi tersebut dimaksudkan untuk menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat maka hal tersebut merupakan rencana baik.
Selain itu, lanjut Aher, saat ini secara demografis kepadatan penduduk di Kota Bandung sudah sangat padat karena perancang Kota Kembang saat itu memproyeksikan wilayah ini dihuni oleh penduduk antara 750 ribu hingga satu juta jiwa.
"Nah sekarang kalau tidak salah jumlah penduduk Kota Bandung itu sudah mencapai 2,5 juta jiwa penduduk. Ini sudah melampaui kapasitasnya kan," kata dia.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku, Jawa Barat juga sedang mengkaji rencana pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Bandung ke tempat lain.
Kajian tersebut, kata Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, sudah masuk dalam Perda Perubahan atas Perda Jabar Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Jabar Tahun 2009-2029.
"Jadi di dalam Segi Tiga Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati) sudah masukkan, penataan jalur transportasi sudah masuk," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
