REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan bakal menindak seluruh pelaku kasus kericuhan Papua. Termasuk pelaku insiden pengepungan di asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, beberapa waktu lalu. Bahkan, oknum dari TNI pun saat ini tengah diproses hukum.
"Lima orang diskors termasuk Danramil dan satu Babinsa. Danramil dan Babinsa sedang pemeriksaan selanjutnya karena diduga melakukan tindakan yang merugikan disiplin TNI. Tiga lainnya mash diperiksa menjadi saksi," ujar tegas Wiranto saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (30/8).
Dengan demikian, menurut Wiranto, pemerintah telah mengabulkan tuntutan masyarakat Papua agar memproses hukum pelaku insiden yang menyebabkan sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat bergejolak. Saat ini di Jawa Timur, proses hukum terhadap anggota militer telah dilakukan oleh Kodam Brawijaya.
Selain itu Wiranto juga menegaskan bahwa para pelaku kerusuhan di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat, termasuk di Jayapura juga tidak akan luput dari jerat hukum. Bagaimanapun juga, kata Wiranto, unjuk rasa yang disertai dengan kericuhan sangat merugikan tidak hanya bagi pemerintah tapi juga seluruh rakyat Indonesia, termasuk Papua.
"Di Papua, orang-orang yang jelas melakukan tindakan anarki juga perusakan harus ditangani secara hukum, ini negara hukum. Kami menjamin bahwa tidak ada yang lolos dari jeratan hukum pada saat mereka melanggar hukum," tegas Wiranto.
Pernyataan tersebut disampaikan Wiranto sebagai respons atas situasi di Papua yang terus bergejolak. Bahkan aksi demonstrasi di Papua kembali dilakukan pada Kamis (29/8) pagi ini.
Aksi unjuk rasa yang digelar di Jayapura tersebut bahkan membuat aktivitas di kota tersebut lumpuh. Bahkan, listrik di Kota Jayapura juga dipadamkan untuk mengantisipasi sejumlah titik bangunan yang dibakar massa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika