Rabu 28 Aug 2019 22:07 WIB

'Soal Ibu Kota Bisa Ditunda, Presiden Fokuslah pada Papua'

Masalah Papua perlu diselesaikan secara dialogis persuasif namun berkeadilan.

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Andi Nur Aminah
Din Syamsuddin
Foto: Republika/Muhammad Ikhwanuddin
Din Syamsuddin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cendikiawan Muslim Din Syamsuddin menyatakan sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengerahkan daya upaya dan pikiran untuk menyelesaikan masalah Papua. Sebab menurutnya masalah ini sangat serius bagi kehidupan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, ketimbang pemindahan ibu kota negara.

"Maka selesaikanlah secara dialogis persuasif namun berkeadilan. Jangan terhadap pihak ini begini, terhadap pihak lain kemudian caranya lain. Kalau ada ketidakadilan dalam menegakkan, ini juga potensial mengganggu kerukunan kehidupan bangsa maka jangan menganggap remeh," kata dia di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Rabu (28/8).

Baca Juga

Karena itu pula, menurut Din, urusan pemindahan ibu kota ke Kalimantan itu perlu dikesampingkan agar bisa lebih fokus pada persoalan Papua. Din menilai pemindahan ibu kota itu bisa ditunda. Apalagi, lanjut dia, urgensinya belum cukup tersedia.

"Apalagi dalam keadaan negara katanya mengalami defisit keuangan. Darimana nanti biayanya. Fokus pada masalah yang hari ini dihadapi, jangan kemudian menganggap remeh. Perasaan saya, mengemukakan soal pemindahan ibu kota ini terkesan meremehkan masalah Papua yang di depan mata ini, tidak baik, tidak arif bijaksana," tuturnya.

Din menyampaikan, semua harus mengawal persatuan dan kesatuan bangsa ini. Papua adalah saudara bagi semua warga Indonesia. Bagi yang menghina orang-orang Papua, harus dihukum keras dan jangan sampai terlambat.

"Saya tidak tahu sudah ditangkap apa belum itu. Ada fakta di video yang menghina memanggil saudara-saudara kita Papua dengan melecehkan menghina seperti itu," tambahnya.

Pelakunya, kata Din, harus cepat ditangkap. Dia juga mempertanyakan mengapa aparat yang terlibat waktu kejadian di depan asrama Papua Surabaya yang menjadi pemicu itu tidak ditangkap.

"Kita berpikir-pikir kenapa enggak ditangkap atau kenapa lama ditangkap. Itu harus dihukum sekeras-kerasnya karena dia adalah biang kerok dari kerusuhan-kerusuhan yang harganya mahal sekali. Sudahlah urus soal Papua dulu, jangan ibu kota ya, apalagi enggak punya uang juga," katanya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement