REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Kabupaten Garut sebagai daerah paling rawan bencana pada 2017. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut tentu tak tinggal diam melihat kenyataan itu.
Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengakui, selain dianugerahi keindahan alam, wilayahnya merupakan daerah dengan kerawanan bencana yang tinggi. Mengyikapi hal itu, mulai dibentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kabupaten Garut.
Menurut Helmi, Program KSB sangat penting untuk meningkatkan tingkat kesadaran bencana di masyarakat. "Jadi bisa lebih siap, siaga terhadap kebencanaan," kata dia saat Jambore Kampung Siaga Bencana di Lapang Cilopang, Desa Rancabango, Kabupaten Garut, Rabu (28/8).
Pelaksanaan Jambore Kampung Siaga Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Berbagai kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat dilakukan dalam kegiatan itu.
Selain itu, Jambore KSB bertujuan untuk membentuk watak, meningkatkan sikap kemandirian, keterampilan, persatuan dan kesatuan di antara anggota KSB se-Jawa Barat (Jabar).
"Sangat tepat kalo Garut dijadikan tempat jambore oleh Tagana. Saya berharap jambore ini bisa melahirkan anggota Tagana yang lebih baik," kata dia.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Dodo Suhendar mengatakan, saat ini terdapat 114 KSB yang tersebar di 21 kabupaten/kota di Jabar. Sementara di Garut, terdapat empat KSB yaitu KSB Desa Rancabango, KSB Desa Talegong di Kecamatan Talegong, KSB Desa Sindangsari di Kecamatan Cisompet, dan KSB Desa Dano di Kecamatan Leles.
"Ke depan kita akan kembangkan, bentuk lagi KSB yang baru, tentunya berdasarkan pada prioritas daerah rawan bencana," kata dia.
Jambore KSB kali ini digelar pada 26-28 Agustus 2019 di Cilopang Camp, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Jambore itu diikuti 490 orang anggota KSB yang berasal dari 21 kabupaten/kota se-Jawa Barat, dan 40 orang pendamping dari forum koordinasi Tagana kabupaten/kota. Kegiatan jambore itu diisi dengan uji administrasi, uji kecapakan, dan uji kompetensi menyangkut penanggulangan bencana berbasis masyarakat.