REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memperkirakan sebanyak 200 ribu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan ikut pindah menuju ibu kota baru di Kalimantan Timur. Pemindahan akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2024.
Kepala Biro (Kabiro) Humas BKN Muhammad Ridwan, mengatakan, angka 200 ribu didapatkan setelah pihaknya melakukan pengkajian ulang. "Kemarin kan saya bilang sekitar 600 ribu, tapi setelah dikaji lagi, angka kasarnya sekitar 200 ribu orang," kata Ridwan kepada Republika, Selasa (27/8).
Ridwan menjelaskan, dari 900 ribu ASN di kementerian dan lembaga hanya dipindahkan 200 ribu orang karena tidak semua ASN berada di kantor pusat Jakarta. "Seperi BKN, kami punya kantor regional di 14 provinsi, itu sudah pasti tidak ikut pindah. Begitupun lembaga lain yang punya perwakilan di daerah," ujar Ridwan.
Sedangkan untuk kementerian dan lembaga yang akan dipindahkan, Ridwan belum bisa merincinya karena masih dibutuhkan kajian lebih lanjut. Meski demikian, ia memastikan semua ASN yang bekerja di lembaga kepresidenan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan dan lembaga legislatif akan dipindahkan menuju ibu kota baru.
"Termasuk TNI dan Polri," ucapnya.
Adapun untuk persiapan memindahkan ASN dalam jumlah besar itu, Ridwan mengaku masih menanti instruksi dari Presiden Joko Widodo dan koordinasi dari Kepala Bappenas. Termasuk menanti payung hukum terkait pemindahan pusat pemerintahan ke ibu kota baru yang akan mulai dibangun pada tahun 2020 itu.
"Ini kan masih lima tahun lagi (2024). Tapi yang jelas nanti pindahnya bertahap, misalkan 1.500 orang dulu, karena tidak mungkin 200 ribu orang langsung pindah," ungkap Ridwan.
Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur pada Senin (26/8/2019). Lokasi pengganti Jakarta itu tepatnya berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanagara.
Menurut Presiden, lokasi tersebut merupakan lokasi yang paling ideal untuk Ibu Kota yang baru karena telah melalui dua kajian, yakni struktur tanah dan dampak ekonomi. Tahap pertama yang akan dilakukan Presiden adalah mengajukan rancangan undang-undang pemindahan ibu kota tersebut ke DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
