Selasa 27 Aug 2019 03:21 WIB

Soal Posisi Menteri Lingkungan Hidup, Begini Saran KRN

Posisi menteri lingkungan hidup sebaiknya diisii profesional.

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Nashih Nashrullah
Presiden terpilih dan wapres terpilih RI, Joko Widodo dan KH Maruf Amin
Foto: Fakhri Hermansyah
Presiden terpilih dan wapres terpilih RI, Joko Widodo dan KH Maruf Amin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan mengumumkan nama-nama pembantunya di Kabinet Kerja Jilid II pada Oktober 2019 Mendatang. Komposisi kabinet pun telah ditetapkan. Kalangan profesional mendapat porsi lebih dibanding kader partai politik.

Juru bicara Komunitas Rimbawan Nusantara (KRN), Bambang Soepijanto, menyarankan agar sebaiknya Presiden Jokowi dapat memilih calon menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) periode 2019-2024 berasal dari kalangan profesional rimbawan.

Baca Juga

"Kalau figur tentu banyak, tapi kriteria yang wajib adalah profesional rimbawan yang berani dan siap menerima segala risikonya," kata Bambang dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (26/8).

Dia lantas menjelaskan apa yang dimaksud dengan profesional rimbawan. Ketua Umum Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) itu memaparkan, rimbawan bisa siapa saja karena yang terpenting dia adalah sosok yang bergerak dan memiliki rekam jejak kuat di sektor kehutanan.  

Tentunya, lanjut Bambang, profil profesional rimbawan itu harus mempunyai kapabilitas, baik kompetensi kualifikasi dan rekam jejak yang mampu menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. 

Artinya, dia mengatakan, kalau dia lulusan fakultas kehutanan namun bekerja di bank tidak bisa dikatakan rimbawan. "Dan kami ingin kementerian LHK dipimpin oleh profesional rimbawan yang suah teruji," katanya.  

Bambang juga berharap, siapa pun yang dipilih Jokowi untuk menjadi menteri LHK, maka figur itu dipastikan memiliki jiwa petarung, berfikir keluar dari boks, dan dia punya visi yang luar biasa untuk memajukan, membangkitkan kembali kehutanan dan industrinya.

"Saya pikir itu menjadi syarat bagi pemimpin yang akan mengendalikan kementerian kehutanan 5 tahun mendatang. Jadi bukan profeisonal umum, tapi profesional rimbawan," kata dia. 

Lebih lanjut, Bambang juga menuturkan di KRN yang terdiri dari 21 organisasi kehutanan juga telah menetapkan visi misi kehutanan untuk lima tahun mendatang. Tujuannya, jelas untuk mengelola hutan dengan baik dan benar, termasuk bisa memanfaatkan potensi kekayaan alam dan sistem penyangga hutan. 

"Ingat Indonesia memiliki potensi yang luar biasa di sektor kehutanan, karena 64 persen tapak bumi nusantara adalah area hutan," katanya.

Seperti diketahui, susunan kabinet yang akan membantu Presiden Jokowi dalam periode kedua pemerintahan sudah final disusun. Menurut Presiden Jokowi, daftar kabinet tinggal diumumkan dengan komposisi 55 persen profesional dan 45 persen dari partai politik.

Selain didominasi profesional, kabinet Jokowi juga akan ada menteri yang berusia di bawah 30 tahun yang bukan berasal dari unsur partai politik. Menteri muda ini rencananya juga akan memimpin kementerian lama. 

Rizkyan adiyudha

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement