REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Lukman Edy, mengaku memang tidak mengirimkan surat pernyataan bersedia menjadi pengurus partai. Lukman beralasan, ia merasa tidak cocok dengan konsep yang akan dijalankan PKB lima tahun ke depan.

"Semua pengurus DPP yang lama memang diminta membuat surat pernyataan bersedia menjadi pengurus. Saya tidak mengirimkannya," ujar Lukman melalui pesan singkat, Senin (26/8).

Permintaan pembuatan surat pernyataan itu disebarkan melalui pesan siaran di grup aplikasi pesan singkat pada Sabtu (24/8) lalu. Surat tersebut dikirimkan sebelum ketua umum partai melakukan penyeleksian lebih lanjut.

Lukman memiliki alasan tersendiri mengapa ia tidak mengirimkan surat pernyataan tersebut. Ia merasa tidak sejalan dengan konsep yang akan dijalankan oleh partainya lima tahun ke depan pascamuktamar di Bali, pekan lalu.

"Alasannya nggak cocok saja dengan konsep lima tahun ke depan pascamuktamar Bali," tuturnya.

Lukman pun memberikan pesan kepada pengurus DPP PKB yang baru. Menurut dia, semua pengurus baru harus bekerja keras dan jangan sampai mengecewakan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Karena kalau ketua umum tidak berkenan, sewaktu-waktu bisa diganti di tengah jalan, karena ketua umum sebagai mandataris tunggal," ujar dia.

PKB telah resmi mengumumkan nama-nama yang mengisi struktur DPP partai periode 2019-2024. Wakil Ketua Umum PKB Ida Fauziah mengatakan, mereka dilantik berdasarkan AD/ART mengacu pada pasal 16, 25, dan 27.

Dari nama-nama yang diangkat, dua nama kader senior seperti Lukman Edy dan Abdul Kadir Karding absen dalam jajaran struktural partai. Ida mengklaim, hilangnya dua nama mantan sekretaris jenderal itu lantaran mereka enggan menyatakan untuk kembali mengabdi kepada partai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika