REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil meralat ucapannya yang menyebutkan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi ibu kota baru. Menurut dia, Kaltim hanyalah salah satu provinsi terkuat calon ibu kota.
"Itu (Kaltim) salah satu alternatif, tunggu saja," ujar Sofyan seusai menghadiri acara di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Jumat (23/8).
Sofyan mengatakan, pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi terkait lokasi pasti ibu kota. Masih ada beberapa kajian yang sedang dikerjakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sofyan mengaku tak tahu secara detail mengenai kajian tersebut.
Kendati demikian, kata Sofyan, sejauh ini ada tiga provinsi di Pulau Kalimantan yang menjadi alternatif lokasi ibu kota baru, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. "Tapi, yang sudah dilihat secara serius adalah Kaltim dan Kalteng," ungkap Sofyan.
Ada banyak pertimbangan dalam memilih lokasi ibu kota baru. Kata Sofyan, salah satunya terkait faktor potensi bencana. Sofyan pada Kamis (22/8) mengungkapkan, Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi ibu kota baru.
Hanya saja, pemerintah belum menentukan lokasi persisnya. Hal tersebut ia ungkapkan saat menjawab pertanyaan media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait adanya rumor yang menyebutkan Kaltim sebagi lokasi ibu kota baru. "Iya, benar di Kalimantan Timur (lokasi ibu kota baru--Red). Namun, lokasi spesifiknya di mana yang belum tahu," kata Sofyan saat itu.
Ia mengatakan, luas lahan yang diperlukan untuk pembangunan tahap pertama sekitar 3.000 hektare. Area seluas itu akan menjadi pusat pemerintahan. Setelah kawasan inti dibangun, pembangunan akan diperluas dan memerlukan lahan sekitar 200 ribu-300 ribu hektare. Gedung yang akan dibangun pertama kali adalah kantor presiden, gedung kementerian dan lembaga, serta gedung DPR/MPR.
Sofyan mengatakan, ibu kota baru harus menjadi ibu kota negara yang nyaman dengan lingkungan sehat udara yang bersih. "Ibu kota harus menarik untuk dijadikan sebagai tempat hidup bagi masyarakat yang akan menjadi penduduk,\" kata dia.
Kemarin sore, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mendatangi Istana Merdeka. Kehadiran Bambang untuk menyerahkan dua kajian teranyar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan.
Pada Kamis (22/8), Jokowi menegaskan, masih ada dua kajian yang belum rampung. Pernyataannya itu sekaligus membantah Sofyan Djalil yang menyebut Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru. "Saya dipanggil Presiden, sekaligus kami menyerahkan detail kajian yang kemarin masih diminta Pak Presiden mengenai ibu kota baru," ujar Bambang seusai menemui Jokowi, Jumat (23/8).
Dua detail kajian yang dimaksud Bambang adalah kajian tentang struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan kota baru. Dua poin ini, kata Bambang, akan dipelajari oleh Presiden untuk kemudian ditetapkan lokasi ibu kota baru. Namun, Bambang tak menjelaskan isi kajian tersebut.
"Mudah-mudahan setelah itu akan ambil keputusan. Kemarin bukan kajiannya kurang. Namun, ada detail yang harus kami dalami dan barusan kami serahkan," kata Bambang. Soal lokasi pasti ibu kota baru, Bambang enggan membocorkannya. Bambang juga membantah pernyataan Sofyan terkait telah dipilihnya Kaltim sebagai ibu kota baru.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan belum ada keputusan resmi soal lokasi persis ibu kota baru. Sejauh ini, kata Luhut, Presiden baru memutuskan ibu kota akan dipindah ke Pulau Kalimantan. "Presiden sudah beri tahu, Kalimantan. Ada pilihan Kalteng, Kalsel, dan Kaltim," ujar Luhut di kantor BPK, Jakarta, Jumat (23/8).
Luhut mengatakan, keputusan lokasi ibu kota baru akan diumumkan secara lansgung oleh Presiden Jokowi setelah semua kajian yang dilakukan selesai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika