REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Ormas MKGR, Arman Amir menilai perlu banyak pembenahan di tubuh partai Golkar. Menurut dia, tak sedikit persoalan-persoalan yang mesti segera dituntaskan. Arman lantas mencontohkan soal rapat pleno. Hampir setahun, kata dia, DPP Golkar tak pernah melaksanakannya.
"Padahal rapat pleno penting untuk evaluasi semua persoalan partai. Termasuk soal hasil pileg, pilpres, rapimnas dan rencana munas Golkar," ungkapnya di acara diskusi Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG) di Kudus Cafe Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (23/8).
Arman lantas membahas soal teknis pelaksanaan Munas Golkar. Menurut dia, tak ada ketentuan gelaran itu dihelat Desember 2019. "Yang benar Munas dilaksanakan tahun 2019," jelas dia.
Di tempat yang sama, Wakil Koordinator Bidang Kepartaian DPP Golkar, Darul Siska menjelaskan, rapat harian, rapat pleno adalah kewajiban dari seluruh pengurus DPP Golkar. DPP, kata dia, bersifat kolektif artinya secara normatif tidak memungkinkan satu keputusan yang hanya di ambil oleh 1 orang saja.
"Pleno adalah bukti dari kolektifitas pengurus. Artinya tidak boleh satupun keputusan tanpa dibicarakan secara bersama. Jika pleno tidak terlaksana berarti tidak ada keputusan yang mengikat," ungkap dia di acara tersebut.
Adapun dalam acara tersebut turut hadir Andi Nursyam, Nurdin Halid, Wakil Ketum PP AMPG. Sementara moderator diskusi dipimpin Fadhly Alimin, pengurus DPP Ormas MKGR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
