REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI DKI Jakarta Fahira Idris menyoroti wacana pembentukan daerah otonom baru baru (DOB) bernama Provinsi Bogor Raya. Ide bergabungnya dua kota penyanggah ibu kota ke Jakarta itu dianggap sebagai ide menarik.
Karena, jelas Fahira, akan ada akselerasi yang baik tidak hanya bagi Jakarta tetapi juga bagi Depok dan Bekasi. Hal ini terutama dari sisi transportasi, permukiman, pendidikan, dan pelayanan publik, tata kota dan bidang lainnya.
“Dari sisi ekonomi, saya yakin akan tumbuh sentra-sentra ekonomi baru yang tentu muaranya membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Niat Bekasi dan Depok ingin berbagung ke Jakarta ini patut dipertimbangan pemerintah pusat,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/8).
Fahira juga menyambut baik wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya. Tentu saja selama niatnya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik.
Menurut Fahira, pembentukan DOB dalam sebuah negara yang menganut sistem desentralisasi adalah sebuah keniscayaan karena menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Dalam penerapannya, kata dia, ini harus dilakukan secara proporsional agar DOB benar-benar bermuara kepada kesejahteraan rakyat bukan sebagai ajang mendapat kekuasaan.
Wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya kembali mencuat setelah sempat dilontarkan pada 2012 lalu. Wacana ini kembali digagas oleh Wali Kota Bogor Bima Arya. Jika wacana itu terwujud, setidaknya 10 kota/kabupaten yang kemungkinan bisa masuk yakni Kabupaten Bogor, Bogor Barat, Bogor Timur, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Cianjur, Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
Padahal ibu kota negara yang terletak di Jakarta sendiri bakal dipindahkan ke Kalimantan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan ibu kota negara akan pindah ke Pulau Kalimantan. Jokowi juga meminta jajarannya untuk melakukan kajian rinci terhadap berbagai aspek di Kalimantan, termasuk kajian kebencanaan, lingkungan, sosial politik, hingga kajian keekonomian.
Meski secara gamblang menyebut Kalimantan sebagai lokasi ibu kota baru, Jokowi belum membocorkan provinsi mana yang akan ia pilih. Jokowi menyebutkan, kajian rinci akan dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memastikan lokasi ibu kota baru.
"Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100 persen, sudah semakin mengerucut dan pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan pindahkan di Kalimantan. Provinsinya di mana ini yang harus didetailkan lagi," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika