REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan bahwa keputusan lokasi ibu kota baru Indonesia tetap menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri PPN Bambang Brodjonegoro juga memastikan bahwa opsi-opsi lokasi ibu kota baru masih mengapung, belum diputuskan secara resmi oleh Presiden. Ia pun meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu rilis resmi dari Jokowi.
"Kita tunggu saja pengumuman dari Presiden," kata Bambang di Istana Bogor, Kamis (22/8).
Penjelasan Bambang seolah tidak membantah ataupun membenarkan pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil yang lebih dulu membocorkan bahwa lokasi ibu kota baru sudah dipilih di Provinsi Kalimantan Timur. Hanya saja, lokasi spesifiknya memang tidak disebutkan.
Presiden Jokowi memang sempat berkunjung ke Bukit Soeharto, sebuah lokasi di antara Kota Balikpapan dan Samarinda pada Mei 2019 lalu. Lokasi ini digadang-gadang menjadi kandidat terkuat pengganti DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia.
Bila pernyataan Menteri ATR benar adanya, maka pemilihan Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru selaras dengan penjelasan Bappenas bahwa ibu kota baru harus terintegrasi dengan kota besar yang sudah ada. Sebagai informasi, Kalimantan Timur memang memiliki dua kota besar yang fungsional (Balikpapan-Samarinda) lengkap dengan dua bandara besar dan jalan tol yang sedang dibangun.
"Kota baru dibangun, terletak deket dengan kota yang sudah ada, yang sudah ada infrastrukturnya gitu loh. Jadi tanah kosong, tapi dia bukan tanah kosong yang jauh dari mana-mana. Tidak terlalu jauh dari kegiatan kota yang fungsional," kata Bambang.
Di lokasi ibu kota baru nanti, pemerintah menyediakan lahan seluas 6.000 hektare sebagai kompleks pusat pemerintahan. Namun pada peletakan batu pertama pada 2021 mendatang, diperkirakan baru 3.000 hektare lahan yang sudah siap. Untuk seluruh kota, pemerintah menaksir akan memakan lahan seluas 40 ribu hektare.
Sebelumnya Menteri ATR Sofyan Djalil memastikan lokasi ibu kota baru yang terpilih berada di Kalimantan Timur. Namun ia mengaku, pengadaan lahan untuk kebutuhan ibu kota ini masih menunggu pengumuman resmi lokasi pasti ibu kota baru oleh Presiden.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga meminta izin kepada seluruh rakyat Indonesia untuk pindah ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan dalam Pidato Kenegaraan HUT RI-74 pada Sidang Bersama DPD dan DPR RI di Jakarta, Jumat (16/8/2019).
"Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," katanya.
Namun, pada kesempatan itu, Presiden tidak menyebutkan secara spesifik provinsi atau kota mana yang akan dijadikan ibu kota baru tersebut. Ibu kota, kata dia, bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika