REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhaimin Iskandar terpilih kembali sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2015-2024 di Muktamar VI di Nusa Dua, Bali. Cak Imin, sapaan akrabnya, terpilih secara aklamasi berdasarkan rapat pleno dari 34 DPW partai seluruh Indonesia.
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai terpilhnya kembali Cak Imin memperlihatkan tidak berjalannya kaderisasi dengan maksimal. Hal itu, dia mengatakan, gejala hampir di semua partai politik saat ini.
"Regenerasi mandek. Kaderisasi tak berjalan. Tapi itulah pilihan PKB," kata Ujang Komarudin di Jakarta, Rabu (21/8).
Lebih jauh, Ujang mengatakan, naiknya kembali Cak Imin di PKB menunjukan tidak adanya perlawanan dari kader untuk muncul menggantikan ketua umum saat ini. Cak Imin, lanjutnya, juga tidak mau membuka ruang bagi kader PKB lain untuk bersaing dengannya.
Menurut Ujang, hal tersebut terjadi pada dua kader PKB yang tidak diundang ke dalam Muktamar yakni Lukman Edy dan Abdul Kadir Karding. Dia mengatakan, kedunya dianggap akan mengganggu kenyamanan kekuasaan serta memiliki peluang untuk menggeser Cak Imin.
"Jika ada yang terlihat sedikit akan melawan langsung dicopot. Jadi para kader takut untuk berkompetisi atau melawan Cak Imin," katanya.
Dia mengatakan, kondisi tersebut tentu membuat ruang bagi proses demokratisasi partai berjalan tidak sehat dan tidak bagus. Lanjutnya, kondisi itu membuat potensi kader-kader yang lain tidak muncul.
"Dan jika mengklaim sebagai partai modern, maka kaderisasi, regenerasi dan demokratisasi di tubuh partai harus dibuka," katanya.
Seperti diketahui, Muhaimin Iskandar telah berkuasa di PKB sejak 2005 lalu. Dalam penutupan Muktamar, dia mengaku jika semua kader PKB memiliki hak untuk memimpin.
Namun, dia mengatakan, kader tersebut harus mengerti betul modal dasar di era politik yang menurutnya keras dan tajam saat ini. Lanjutnya, setap DPC mempunyai hak untuk mengusulkan nama-nama untuk dicalonkan sebagai pemimpin dengan segala kualitas dan kompetisi yang dimiliki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika