Kamis 22 Aug 2019 08:40 WIB

PKB akan Hapus Posisi Sekjen?

Dengan perubahan itu, urusan politis akan diambil alih oleh ketua umum saja.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berfoto menjelang pembukaan Muktamar V PKB di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019).
Foto: Antara/Fikri Yusuf
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berfoto menjelang pembukaan Muktamar V PKB di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berpeluang mengubah struktur dewan pimpinan pusat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menuturkan, konsep baru ini dengan mencampuradukkan politik dan manajerial dalam satu tata kelola.

Sosok yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, konsep struktur baru ini merupakan usulan dari tim ahli dan pengurus dewan pimpinan wilayah (DPW) provinsi untuk mengakomodasi dua hal. Pertama, kata dia, untuk kecepatan gerak dan langkah partai.

Kemudian, adalah untuk mencampuradukkan politik dan manajerial dalam suatu tata kelola yang efisien. Dengan begitu, hubungan di internal partai tidak melulu politis. "Sehingga, tidak selalu politis hubungan internal. Tetapi, juga tidak kehilangan makna kompetisi yang sehatnya," ujar dia, di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8).

Ia mendapatkan aspirasi dari beberapa pihak untuk mengganti posisi sekretaris jenderal menjadi direktur eksekutif. Selama ini, kata dia, sekretaris jenderal ikut dalam urusan politis. Dengan pergantian itu, urusan politis akan diambil alih oleh ketua umum saja.

"Kalau sekjen politis jadi apa namanya yang ngurus ke dalam kurang. Kalau wakil ketua umum yang politis, misalnya, direktur eksekutif yang ke dalam," kata dia.

Cak Imin mengatakan, ia akan mendengarkan masukan-masukan dan kesimpulan yang diberikan oleh para ketua dewan pimpinan wilayah (DPW) provinsi partainya. Rencananya, ia akan mengumpulkan para ketua DPW PKB untuk membahas masalah ini. "Dari situ akan kita dengar masukan dan kesimpulan mereka," tutur dia.

Namun, ia sendiri mengaku sudah memiliki kriteria sekretaris jenderal (sekjen) jika posisi tersebut tetap dipertahankan. Cak Imin mengatakan, sosok sekjen yang dibutuhkannya adalah sosok yang bisa bekerja fokus ke partai.

Tapi, ia tetap masih menunggu masukan dari kader PKB untuk ia memutuskan siapa yang akan mengisi posisi tersebut. "Yang bisa bekerja, yang bisa bekerja konsentrasi. Lebih bersifat manajer atau executive director-lah," ujar Cak Imin.

photo
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) disaksikan Ketua Dewan Syuro PKB Dimyati Rois (kanan) dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) mengetapel sarang lebah untuk membuka Muktamar V PKB di Bali, Selasa (20/8/2019).

Wakil Sekretaris Jenderal PKB demisioner Ahmad Iman mengatakan, DPW PKB seluruh Indonesia masih menggodok nama-nama calon sekjen yang nanti akan disampaikan kepada Ketua Umum PKB periode 2019-2024 Muhaimin Iskandar. “Saat ini DPW PKB masih menggodok nama-nama calon sekjen PKB yang nanti akan disampaikan kepada Muhaimin setelah Muktamar VI PKB,” kata Ahmad Iman di area Muktamar PKB.

Dia mengatakan, beberapa DPW PKB sudah memberikan pandangan, ada yang ingin mempertahankan sekjen lama, yaitu Hanif Dhakiri, dan juga mengusulkan beberapa nama. Menurut dia, untuk nama-nama calon sekjen baru, ada beberapa nama yang diusulkan DPW PKB, seperti Hanif Dhakiri, Jazilul Fawaid, Ida Fauziyah, Faisol Riza, dan Marwan Djafar. “Misalnya, DPW PKB Banten dan NTB mengusulkan nama Jazilul Fawaid, DPW PKB Kalimantan Tengah mengusulkan tetap Hanif,” ujarnya.

Iman menyatakan, posisi sekjen sangat penting karena menjadi tulang punggung organisasi sehingga dibutuhkan sosok yang memiliki manajerial yang baik karena mengatur 34 DPW dan ratusan DPC PKB. Ketua DPW PKB Jawa Tengah Yusuf Qodari mengatakan, saat ini ada dua aspirasi yang berkembang di internal, yaitu mempertahankan Sekjen periode 2014-2019 Hanif Dhakiri dan mengusulkan beberapa nama baru.

Dia mengatakan, nama-nama baru yang dinilai potensial menjadi sekjen PKB, antara lain, Jazilul Fawaid, Faisol Reza, dan Lukmanul Khakim. “Kalau di PKB memang tidak ada seorang menjabat sekjen dua kali. Namun, kami masih menggodok nama-nama yang akan disampaikan kepada Cak Imin,” katanya.

Terkait terpilihnya kembali Cak Imin sebagai ketua umum PKB, ia mengaku sejak awal sudah bersedia menjadi ketua umum karena berniat untuk perjuangan negara dan bangsa. Ia mengatakan, PKB bukan hanya untuk Nahdlatul Ulama (NU) dan diri sendiri, melainkan juga untuk bangsa dan negara. Cak Imin dinyatakan terpilih kembali menjadi ketua umum PKB melalui aklamasi.

"Hasil secara aklamasi memutuskan, menetapkan, Abdul Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum DPP periode 2019-2024 sekaligus sebagai mandataris tunggal PKB," ujar pemimpin sidang Ida Fauziyah pada rapat pleno Muktamar V PKB di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8) dini hari.

Ida mengatakan, keputusan itu diambil dengan memperhatikan surat dukungan yang sudah diserahkan oleh seluruh 34 DPW PKB. Surat dukungan itu meminta Cak Imin untuk menjadi ketua umum DPP PKB periode 2019-2024. Setelah mengatakan hal itu, Ida menanyakan ketersediaan Cak Imin untuk kembali menjadi ketua umum DPP PKB.

"Dan, disertai niat pengabdian kepada Allah SWT dan merah putih tercinta, saya mengucapkan, bismillah, saya bersedia memimpin kembali PKB 2019-2024. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita semua," tutur Cak Imin. N ronggo astungkoro/antara ed: agus raharjo

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement