REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta pemerintah daerah (pemda) aktif menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan. Sebab, kata dia, 99 persen kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat ulah manusia.
"Maka kami mencoba pemerintah daerah terutama perusahaan-perusahaan swasta, korporasi itulah yang akan mengarahkan mengajak rakyat dari pembakar-pembakar hutan," ujar Wiranto usai rapat koordinasi khusus tentang pengendalian karhutla 2019 di kantornya, Rabu (21/8).
Dia mengatakan, masalah penegakan hukum dalam penanggulangan karhutla menjadi hal yang perlu diperhatikan. Menurut Wiranto, berdasarkan laporan yang ia terima, penegakan hukum kurang keras dan kurang tegas memberantas pembakar hutan yang liar itu.
Ia menyebut, sudah ada 37 korporasi yang diperingati terkait karhutla. Lima di antaranya sudah masuk ke meja pengadilan. Sementara masih ada banyak lagi pelaku pembakaran yang dilakukan perorangan.
Namun, pelaku pembakaran yang dilakukan perorangan ini mendapatkan sanksi hukum yang lebih ringan. Sehingga Wiranto menilai hukuman itu tak memberikan efek jera.
"Sehingga cari cara lain untuk atasi itu, karena perambah hutan, pembakar hutan turun temurun, mereka liat cuaca, akan hujan, bakar hutan, hujan datang jadi pupuk, baru mereka tanam. Tapi mindset harus diubah jangan gitu, salah mindsetnya," jelas Wiranto.
Ia juga meminta tanggung jawab korporasi membantu petani membuka lahan tanpa harus membakar. Perusahaan-perusahaan harus membantu petani dengan mengerahkan alat berat seperti traktor untuk membuka lahan.
"Tadi disimpulkan bahwa korporasi ini kan punya traktor ekskavator yang gede-gede itu bisa diperbantukan ke masyarakat untuk tidak membakar hutan, tapi membersihkan lahan pakai alat-alat berat. Ini akan kami laksanakan seperti itu," tutur Wiranto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
