REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM , Zaenur Rahman meminta penjelasan Presiden Joko Widodo terkait kegiatan pengadaan mobil dinas baru untuk menteri.
Dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Rabu (21/8) hari ini pemerintah disebut telah melakukan Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat Setingkat Menteri. Bahkan, pengadaan sudah dimulai pada 19 Maret 2019 dan kini lelang tender tersebut sudah selesai.
"Perlu penjelasan dari pemerintah mengenai urgensi pengadaan mobil tersebut. Baiknya Presiden meninjau ulang, kemudian memutuskan apakah memang perlu melanjutkan pengadaan atau menghentikan," kata Zaenur kepada Republika.co.id, Rabu (21/8).
Menurutnya, rakyat dapat memahami jika pengadaan mobil ini memang suatu kebutuhan yang mendesak. Tetapi jika tidak ada penjelasan yang memadai, dapat membuat kecewa rakyat.
"Anggaran pengadaan mobil menteri sangat besar, sehingga harus ada penjelasan bahwa ini memang sesuatu yang mendesak. Bahkan rakyat bisa sakit hati jika ternyata pengadaan ini bukan sesuatu yang mendesak," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengatakan, bila memang benar adanya pengadaan tersebut maka tidak sejalan dengan karakter yang dibangun Jokowi sebagai presiden yang merakyat dan sederhana. Harusnya, kata dia, bila benar ada pengadaan tersebut Presiden mengambil langkah untuk tidak menyetujui rencana pengadaan mobil dinas baru untuk para menterinya.
"Janganlah bermewah-mewah dan bermegah-megah dengan menggunakan uang rakyat. Ini akan menjadi tidak konsisten juga dengan semangat pemerintah yang selama ini mendorong rakyatnya menggunakan transportasi publik," ucap Dadang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
