REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Harapan rombongan dari DPR RI untuk menemui mahasiswa asal Papua yang ada di Surabaya harus pupus. Itu lantaran mahasiswa Papua di Surabaya menolak menerima ataupun menemui rombongan.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama sejumlah anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Papua, yakni Jimmy Damianus Ijie dan Michel Watimena, mengunjungi asrama mahasiswa Papua Surabaya di Jalan Kalasan nomor 10 Surabaya, Rabu (21/8). Fadli Zon dan rombongan tiba depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya sekitar pukul 11.32 WIB dengan menaiki mobil Toyota Alphard L 12 JO.
Kedatangan mereka langsung disambut banner bertuliskan 'Siapa pun yang datang kami tolak.' Tulisan yang dituangkan dalam banner berwarna putih itu dipasang di pagar depan asrama mahasiswa Papua.
Fadli Zon menjelaskan, kedatangannya bersama anggota DPR dapil Papua tersebut untuk mendengarkan langsung penjelasan mahasiswa terkait peristiwa yang terjadi di sana. Apalagi, kejadian itu disebut sebagai pemicu kerusuhan dan mobilisasi massa di Papua dan Papua Barat.
Fadli menyatakan, selain menemui mahasiswa Papua, rombongannya juga berencana menemui pihak lainnya. "Kami tak hanya ketemu mahasiswa, tapi juga Pemda, Gubernur Jatim, dan pihak-pihak lain yang terkait. Supaya tidak hanya mendengar dari media saja," kata Fadli Zon.
Jimmy Damianus Ijie menyatakan, meski tidak berhasil menemui mahasiswa asal Papua di Surabaya, tidak terima upaya tersebut disebut gagal. Artinya, kata dia, pertemuan yang direncanakan hanya tertunda saja.
Apalagi, kedatangan mereka ke asrama tersebut diakuinya tiba-tiba, tanpa pemberitahuan terlebih dulu kepada mahasiswa terkait. "Kami tak ketemu bukan berarti gagal. Ini kesempatan yang tertunda saja. Karena kami datang tiba-tiba," ujar Jimmy yang juga politikus PDIP tersebut.
Jimmy menambahkan, ia akan mengagendakan ulang, dan membuat perencanaan lebih matang demi merealisasikan pertemuan tersebut. Sebab, kata dia, dalam adat Papua, harus ada prosesi tertentu dulu agar tamu diterima oleh tuan rumah. "Nanti kami bicarakan secara internal dulu masalah ini," kata anggota Komisi X DPR RI tersebut.