REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memprakirakan awal musim hujan akan jatuh pada akhir November hingga awal Desember 2019. Musim kemarau yang terjadi saat ini diperkirakan akan masih berlanjut dalam dua atau tiga bulan ke depan.
"Puncak kemarau di bulan Agustus-September. Itu adalah puncak dan tidak berarti kemarau langsung berhenti, kita masih akan menghadapi September-Oktober, kekeringan dan hujan sedikit masih akan terus kita hadapi dua hingga tiga bulan ke depan," kata Kepala Subbidang Analisa dan Informasi lklim BMKG Adi Ripaldi dalam konferesi pers terkait kekeringan di kantor ACT Jakarta, Selasa (20/8).
Dia menjelaskan saat ini sekitar 92 persen wilayah Indonesia mengalami kemarau. Bahkan, terdapat beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrem, yaitu tidak ada hujan hingga lebih dari 60 hari seperti di seluruh Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Berdasarkan pantauan BMKG hingga Awal Agustus 2019, beberapa wilayah sudah mengalami kekeringan meteorologi level ekstrem. "Di mana, tercatat ada daerah yang sudah Iebih dari 60 hari tidak ada hujan, bahkan Iebih Iebih dari 90 hari tidak ada hujan," kata dia.
Ia mengatakan kondisi ini tentu akan memiliki dampak lanjutan terhadap kekeringan pertanian dan kekurangan air bersih masyarakat. Selain itu, ancaman gagal panen bagi wilayah-wilayah pertanian tadah hujan semakin tinggi.
Adi mencontohkan di wilayah Jakarta Utara juga sudah mengalami kekeringan pada Juli dan Agustus sehingga memengaruhi kualitas air sumur yang menjadi tidak bagus. Dia menambahkan kondisi kemarau pada 2019 lebih kering dibanding kemarau 2018.
Menurut dia, hal tersebut disebabkan adanya siklus iklim El Nino pada akhir 2018 yang membuat kemarau lebih kering. Kendati demikian, dia menyatakan kemarau 2019 tidak separah pada kekeringan di musim kemarau 2015.
Adi mengatakan sebenarnya BMKG sudah menginformasikan kepada seluruh daerah yang berpotensi terdampak kekeringan atau pernah mengalami kekeringan pada 2018 bahwa kemarau 2019 akan lebih parah dari sebelumnya. Namun, Adi mengatakan pemerintah daerah maupun masyarakat tidak mengantisipasi hal tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika