REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Wali Kota Sorong Lambert Jitmau sempat dilempari saat menerima massa aksi menolak rasisme di kantor Wali Kota Sorong, Selasa (20/8) siang. Pantauan di halaman kantor wali kota, aparat kepolisian dan ASN melindungi wali kota dari halaman kantor masuk ke ruangan.
Kericuhan pun terjadi antara massa aksi dan aparat kepolisian. Massa kemudian dibubarkan oleh aparat kepolisian dengan tembakan peringatan.
Massa yang berhamburan bubar langsung anarkis dan melempari sejumlah fasilitas yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hingga rusak. Beberapa toko di sekitar kantor wali kota juga menjadi sasaran lemparan batu massa aksi unjuk rasa menolak rasisme tersebut.
Wali Kota Sorong Lambert Jitmau yang memberikan keterangan terpisah, meminta warga setempat menahan diri dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji merusak fasilitas umum. Ia mengharapkan masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu yang akan mengakibatkan kekacauan berlanjut.
Berlangsung aman
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal. (ANTARA)
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal mengatakan, aksi demo yang berlangsung di empat kota di Papua berjalan aman dan kondusif. Secara keseluruhan, situasi kamtibmas di Papua kondusif dan masyarakt beraktivitas secara normal termasuk di empat kota yang terjadi aksi demo damai.
"Keempat kota yang digelar demo, yakni Nabire, Serui, Merauke dan Biak," kata Kombes Kamal di Jayapura, Selasa malam.
Dia mengatakan, dari laporan yang diterima terungkap aksi demo damai yang dilakukan sebagai bentuk solidaritas masyarakat Papua atas kejadian di Surabaya dan Malang mendapat pengawalan dari aparat gabungan TNI-Polri. Aksi demo yang berlangsung damai itu para pendemo diterima bupati dan anggota forkopimda serta DPRD di keempat kota.
Selama melakukan aksi demo, para pendemo melakukan orasi dan meminta kasus tersebut diproses secara hukum yang berlaku di NKRI. Pendemo juga meminta pemerintah menjamin keamanan mahasiswa yang saat ini sedang kuliah diluar Papua sehingga tidak terganggu aktifitas studi mereka.
Pada era demokrasi seperti saat ini, aksi demo atau menyampaikan aspirasi di muka umum boleh dilakukan siapa saja. "Dengan tetap mengacu kepada undang-undang yang berlaku dengan tidak melakukan aksi anarkis yang dapat menganggu ketertiban umum," kata Kombes Kamal.
Ketika ditanya tentang kondisi kamtibmas secara keseluruhan, Kombes Ahmad Kamal mengatakan, secara keseluruhan kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat khususnya di Jayapura dan sekitarnya berlangsung aman normal.
Kamal berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan berita yang belum tentu benar atau hoaks. “Mari kita cermati berita atau informasi yang beredar di media sosial dan jangan menjadi penyebar berita yang belum tentu benar atau hoaks,” harap Kombes Kamal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika