REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menyerahkan pemilihan menteri sepenuhnya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Muhaimin, ia telah menjalin komunikasi dengan Jokowi, tapi belum membahas soal kursi menteri.

"Menteri sepenuhnya kita serahkan kepada presiden, itu kewenangan presiden. Kalau ada kader PKB yang diminta, tentu siap. Tetapi siapa yang diajak dan bagaimana posisinya, semuanya adalah hak prerogatif presiden," ungkap pria yang biasa disapa Cak Imin itu di Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8).

Cak Imin mengungkapkan, beberapa waktu ke belakang ia telah beberapa kali berbicara dengan Jokowi. Tapi, obrolan mereka belum membahas tentang pengisian kursi menteri di kabinet Jokowi selama memimpin hingga 2024 mendatang. "Intinya semuanya kader PKB siap. Tapi siapa yang dipilih itu ya hak prerogatif presiden," jelas dia.

Menurut dia, PKB tidak memiliki permintaan dan target khusus untuk mengisi posisi menteri tertentu. Ia mengatakan, PKB akan menganggap siapa pun menteri Jokowi sebagai bagian dari PKB untuk suksesnya pemerintahan ke depan.

"Kita semua anggap siapa pun menteri Pak Jokowi adalah bagian dari PKB untuk suksesnya pemerintahan. Jadi kita tidak punya target di mana dan ke mana," ujar dia.

Seperti diketahui, Muktamar V PKB mengusung tiga isu utama yang dianggap penting. Pertama, pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul, SDM yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing.

Kedua, pengembangan ekonomi kerakyatan dalam rangka memberdayakan kaum mustadhafin, kaum yang lemah dan yang terlemahkan. Ketiga, pengembangan dakwah sosial dan kebudayaan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan yang damai yang berada. Muktamar diperkirakan bakal dihadiri sekitar 3.000 orang peserta ditambah dengan penggembira yang hadir memeriahkan muktamar sekitar 3.000 orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika